Opini berikut sebelumnya saya kirim ke Harian Kompas dalam momen perayaan Kebangkitan Nasional pada 20 Mei lalu. Namun artikel ini belum dapat dimuat lantaran kesulitan mendapatkan tempat (demikian menurut surel balasan yang dikirimkan kepada saya). Ndak apa, ini percobaan pertama.
Apa yang menarik jika kita membicarakan perayaan kebangkitan nasional pada hari ini? Atau peringatan ini sudah menjadi terlalu seremonial dan banal hingga tak lagi menularkan spirit apapun? Setiap tahunnya beragam wacana terus diproduksi, tetapi apa yang terlalu membekas untuk kita ingat?
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) terus dirayakan setiap tahun meski kritik dan polemik pernah dilontarkan. Sejarawan dan sosiolog Prof Dr Harsja W Bachtiar, misalnya, menganggap hari lahir Budi Utomo tidak bisa dijadikan dasar Harkitnas sebab ia lebih ditujukan untuk menaikkan taraf hidup orang Jawa dan Madura daripada demi mewujudkan kesatuan Indonesia. Lebih dari itu, Budi Utomo dikenal sebagai organisasi yang bersifat aristokratik dan elit karena hanya beranggotakan kaum terpelajar/priyayi. Organisasi ini juga dicibir lantaran hanya berfokus di sosial, ekonomi, dan kebudayaan, hingga tidak memberikan dampak politik yang konkret.
Meski demikian, Akira Nagazumi dalam buku Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1928 menyatakan, arti penting Budi Utomo di bidang lain sebaiknya tidak diremehkan. Sejarawan Asia Tenggara berkebangsaan Jepang ini menilai Budi Utomo sebagai organisasi yang relatif bebas dari prasangka keagamaan dan kemandekan tradisi, dengan hasrat memajukan kecerdasan, benci terhadap kepatuhan yang membabi buta serta sikap masa bodoh—sebuah perpaduan terbaik dari etos Jawa dan modernisme Belanda (Nagazumi, 1989:257). Maka tidak mengherankan jika Budi Utomo disebut sebagai organisasi yang paling tanggap terhadap politik etis Belanda. Ia secara istimewa mampu menjembatani relasi antara kaum terpelajar Jawa dengan para pejabat kolonial. Pun dengan berdirinya, Budi Utomo menjadi bukti bersatunya kaum muda (Soetomo sendiri berusia 20 tahun ketika Budi Utomo berdiri pada 1908).
Di sisi lain, membicarakan kebangkitan nasional sebaiknya juga mengingatkan kita pada sejarah pers nasional. Ahmad B Adam dalam buku Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Ke-Indonesiaan: 1855-1913 justru menentang anggapan umum bahwa nasionalisme ke-Indonesiaan lahir dari organisasi modern seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Doktor dari University of London ini melacak imaji nasionalisme kebangsaan dari peran pers lokal/pribumi dan penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Pers dianggap memegang peran penting dan sentral dalam menyebarkan sentimen kebangsaan bagi kaum bumiputera. Dikisahkan Adam, pada periode 1860-1880 juga terjadi pergeseran pemaknaan pers: bukan lagi semata sarana komunikasi massa resmi pemerintah, tetapi sarana pertukaran wacana publik. Pers berperan besar dalam mengakomodasi kepentingan publik, termasuk kaum bumiputera yang tertindas kepentingan pemerintah kolonial.
Pers Mahasiswa dan Komersialisasi Pendidikan
Memaknai kebangkitan nasional, bersatunya semangat kaum muda, dan peran pers, saya teringat peristiwa yang belum lama ini kita saksikan bersama. Sebagai sesama mahasiswa, saya dibuat kagum pada aksi demonstrasi ribuan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2 Mei silam. Mereka tumpah ruah di depan Balairung UGM demi mengkritisi kebijakan universitas.
Seperti kita ketahui dalam aksi bertajuk “Pesta Rakyat” tersebut ada tiga poin yang menjadi perhatian dan tuntutan mahasiswa: perihal uang kuliah tunggal (UKT) yang semakin mahal, pembayaran tunjangan kinerja tenaga kependidikan, dan relokasi kantin sosio-humaniora. Mengingat sistem pendidikan tinggi kita saat ini dengan keberadaan Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, rasanya tak muluk menganggap persoalan serupa terjadi di universitas-universitas lain. UU ini mengharuskan semua perguruan tinggi negeri di Indonesia berubah status dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Konsekuensinya, kampus memiliki otonomi dari wilayah akademik hingga pendanaan.
Persoalan otonomi di wilayah pendanaan tak pelak melahirkan masalah baru: komersialisasi pendidikan. Negara perlahan melepaskan tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan dan kampus harus mencari uang sendiri untuk ongkos operasionalisasi. Hal ini berdampak pada semakin mahalnya biaya pendidikan, sistem UKT salah satu buktinya.
Lantas mengapa persoalan komersialisasi pendidikan ini ‘baru’ pecah dalam sebuah aksi demonstrasi di UGM, dan tidak (atau belum) di kampus-kampus lain? Ada sebuah asumsi yang berkelindan dan menarik diamati, yakni keberadaan aktor-aktor yang mampu membagikan keresahan. Aktor tersebut bisa siapa saja: badan eksekutif mahasiswa (BEM), unit kegiatan mahasiswa, lembaga kajian di kampus, pers mahasiswa, dan lain sebagainya. Menyorot secara khusus pers mahasiswa, Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung barangkali bisa disebut bisa disebut aktor utama. Wisnu Prasetya Utomo dalam bukunya Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan menyebutkan, selama periode 2000-2004, setidaknya ada 3 terbitan Balairung yang mengangkat laporan utama tentang komersialisasi pendidikan. Selain laporan utama, ada banyak berita turunan lainnya (meski tidak diulas Wisnu dalam skripsi yang lalu jadi buku tersebut). Sampai saat ini pun, konten-konten di website www.balairungpress.com pun semakin menasbihkan peran mereka sebagai pers mahasiswa yang terus mereproduksi wacana resistensi terhadap komersialisasi pendidikan.
Eko Prasetyo melalui pengantarnya di buku Wisnu agak meragukan perlawanan pada komersialisasi pendidikan yang digaungkan pers mahasiswa. Penulis Trilogi Orang Miskin ini menyebutkan, perlawanan hanya beringsut dari wacana menuju wacana; bentrok tak terjadi dan emosi tidak jadi gumpalan aksi yang keras (Utomo, 2013:xvi). Pecahnya aksi “Pesta Rakyat” UGM membuktikan sebaliknya. Pers (mahasiswa) Balairung telah berperan menjadi media yang mempertukarkan wacana yang melawan narasi besar komersialisasi pendidikan.
Di tengah narasi besar pembangunan, melalui reklamasi laut atau penambangan sumber daya alam yang merebut lahan nelayan dan petani, misalnya, mampukah/maukah pers arus utama kita melakukan hal serupa?
Selamat Hari Kebangkitan Nasional….
Katarsis 