Tentang Hari Tani Nasional: yang Personal dan yang Komunal

mongabaydotcodotid
Sumber: mongabay.co.id

Menurut Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013 pasal 1, petani didefinisikan sebagai warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan (KontraS: 2015)

 

Seorang teman saya dari Fakultas Pertanian pernah bertanya, “Mengapa peduli dengan petani?” ketika membaca tulisan saya tentang asuransi petani. Tulisan tersebut merupakan hasil liputan saya ketika tengah magang sebagai wartawan di desk ekonomi harian Media Indonesia. Secara personal, tulisan tersebut berkesan karena itulah kali pertama nama saya tercatat—mengingat tulisan anak magang biasanya hanya dibubuhi kode (*).

 

Kembali ke mengapa peduli dengan petani. Saya punya cerita. Dalam sebuah mata kuliah yang saya ambil pada tahun 2013, dosen kami, Rana Akbari Fitriawan menugaskan sebuah reportase. Saya dan beberapa teman pergi ke Rancaekek, sebuah kawasan di Kabupaten Bandung. Kami bertemu dengan masyarakat petani di sana dan melihat bagaimana lahan pertanian beralih fungsi menjadi korporasi industri. Masyarakat petani menjadi buruh dan hidup dalam kondisi pekerjaan dan penghidupan yang belum layak, kualitas tanah dan air rusak, anak-anak putus sekolah, dlsb. Kalaupun masih ada lahan pertanian, sebagian besar warga hanya menjadi buruh dengan upah sekitar Rp20.000-Rp40.000 per hari. Pada musim hujan, sawah rentan tergenang banjir. Sanitasi pun masih menjadi persoalan lantaran masih banyak warga yang tidak memiliki jamban di rumah mereka.

Dua semester berselang, dalam sebuah program yang membawa saya ke negeri Sakura, saya dan lima orang teman berkesempatan tinggal selama tiga hari dua malam dengan sebuah keluarga petani. Host family kami adalah sebuah keluarga petani yang sangat makmur—dengan lahan pertanian yang luas, gudang besar di samping rumah, bahkan menjadi penyuplai tetap sebuah swalayan besar di Akita.

Semasa kecil saya sering membaca serial Lima Sekawan karya Enid Blyton. Beberapa judul yang berlatar belakang daerah pertanian (lengkap dengan peternakan) mendatangkan imaji yang asyik di kepala saya. Lahan luas, gudang penuh hasil melimpah, hewan-hewan ternak menyediakan semua kebutuhan protein, singkatnya: petani hidup berkecukupan.

          Namun memang berbeda halnya dengan di Indonesia.
tolak-pabrik-semen-12-4-2016-223-681x430
Sumber foto: aktual.com

 

Setahun silam, seorang petani bernama Salim Kancil dibunuh lantaran aktivitasnya menolak penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Lebih dari dua tahun berjalan, ibu-ibu Rembang tinggal di tenda demi memprotes pendirian pabrik semen yang merebut lahan pertanian mereka. Di Kertajati dan Kulonprogro, warga dipaksa mengorbankan sawah pertanian mereka demi proyek pembangunan infrastruktur yang dicanangkan negara. Di Ranu Pani, petani kentang tergeser kepentingan pariwisata. Dan masih banyak kasus dan konflik lahan lainnya. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) melaporkan bahwa sepanjang 2004-2015 tercatat 1.772 konflik agraria (termasuk di dalamnya konflik atas lahan pertanian). Dalam periode yang sama, ada 1.673 petani/nelayan/masyarakat adat yang ditangkap, 757 orang dianiaya/luka-luka, 149 orang ditembak dan 90 orang tewas (KPA, 2015).[i]

Angka tersebut memprihatinkan jika dihadapkan dengan janji pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan reforma agraria melalui Nawacita[ii] dan RPJMN 2014-2019. Ada dua skema yang direncanakan, yakni redistribusi tanah dan legalisasi aset bagi petani. Namun kenyataannya, justru semakin banyak kebijakan ekonomi yang meningkatkan eskalasi konflik agraria di berbagai sektor dan daerah. Melansir dari siaran pers KPA di situs resminya, kebijakan-kebijakan pro investasi anti rakyat tersebut antara lain kebijakan pengadaan tanah untuk kebutuhan infrastruktur, pertambangan, perkebunan, kehutanan dan reklamasi; impor pangan; paket kebijakan ekonomi jilid I-XIII; UU Tax Amnesty; dan Perpres Percepatan Pembangunan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Saya mengikuti isu-isu pertanian, barangkali, karena alasan dan pengalaman yang sangat personal. Namun sudah semestinya apa yang personal tersebut kemudian menjadi perjuangan bersama; yang komunal, yang kolektif. Momentum Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh pada 24 September ini semestinya menjadi saat yang tepat untuk memperkuat kesadaran dan ingatan kolektif kita—generasi muda khususnya—akan masalah-masalah pertanian dan agraria yang ada di republik ini. Narasi bahwa Indonesia adalah negara agraris (yang hijau lahan pertaniannya bak untaian zamrud khatulistiwa jika dilihat dari atas) barangkali sudah kelewat basi, tetapi saya rasa memang demikian adanya. Negeri ini tidak terlahir untuk dipenuhi industri, tetapi untuk hidup dengan hasil tanah dan lautnya.

Peduli dengan petani dan tanah (dan laut) lantas sebaiknya tidak berhenti karena kebutuhan perut semata—yang terkesan personal bin egois meski tidak salah juga, tetapi juga kesadaran bahwa petani memiliki hak atas tanah, yang mana hak ini seringkali dicerabut oleh negara yang berkomplot dengan korporasi.

Aih, berbicara petani, tanah, negara, korporasi, saya rasa memang tidak ada habisnya. Dalam imaji absurditas, barangkali yang ada hanya pesimisme dan utopia. Namun, saya pikir yang namanya ingatan harus terus dirawat, dan kesadaran harus terus didiasporakan.

Selamat Hari Tani Nasional.

 

Ps: Teman yang bertanya (yang saya ceritakan di awal) tampaknya tidak berniat menekuni bidang pertanian. Sudah banyak anekdot tentang para mahasiswa lulusan pertanian yang kemudian tidak berkarya/bekerja/berkarier sesuai bidang keilmuan mereka. Malah ada yang bikin pelesetan “Institut Perbankan *sensor*”, saking banyaknya lulusannya yang menjadi pegawai bank. Yha nggak apa-apa sih. Linearitas bukan melulu hal yang harus ditaati atau diglorifikasi. Namun kalau yang tidak linear itu sebagian besar, yha…gimana….

 

[i] http://www.kpa.or.id/news/blog/pers-release-peringatan-hari-tani-nasional-2016-dan-56-tahun-undang-undang-pokok-agraria-uupa/
[ii] Poin ke-5 Nawacita berbunyi, “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.”

Mengingat Munir Melampaui Pribadi

“Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.”

Demikian nukilan legendaris dari Milan Kundera yang ditulis di halaman pertama bukunya yang bertajuk The Book of Laughter and Forgetting. Kalimat tersebut dikutip oleh oleh Zen RS dan Heru Hikayat dalam diskusi “Menyimak Munir, Merawat Ingatan” di Bandung. Menjadi pembicara di dua hari yang berbeda, ternyata nukilan Kundera menjadi benang merah di antara keduanya.

Poster Menyimak Munir.jpg

Pekan lalu menjadi pekan merawat ingatan 12 tahun kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. Omah Munir bersama sahabat Munir di 23 kota memperingati momen tersebut dalam acara bertajuk “Menyimak Munir, Merawat Ingatan” dengan menggelar pemutaran film dan diskusi. Ada lima film yang dikirimkan KontraS kepada Wanggi selaku inisiator penyelenggara di Bandung: Bunga Dibakar (Ratrikala Bhre Aditya), Tuti Koto: Perempuan Pemberani (Riri Reza), Kiri Hijau Kanan Merah (Dandhy Dwi Laksono), Cerita Tentang Cak Munir (Hariwi), dan His Story (Steve Pillar Setiabudi). Minus Garuda’s Deadly Upgrade (Lexy Rambadeta).

Sempat muncul pertanyaan menggelitik terkait bagaimana sebaiknya acara ini diselenggarakan di Bandung. Misalnya: pernahkah Munir menginjakkan kaki di Bandung? Bagaimana mendekatkan Munir dengan orang-orang di kota yang lekat dengan citra populis ini hingga mereka mau sejenak menyimak? Setelah melewati beberapa jam diskusi, tim yang kemudian diberi nama Solidaritas Bandung Mengingat Munir (Sobat Munir) sepakat bahwa momen mengingat Munir di Bandung harus disertai upaya membaca spirit perjuangannya yang dapat diadopsi dan dilaksanakan merespon permasalahan yang terjadi di lingkup lokal. Mengingat Munir tidaklah terbatas sebagai sikap menggugat pemerintah yang membentengi impunitas yang menyebabkan kasus ini belum jelas sampai sekarang, tetapi juga berusaha membaca semangatnya untuk menyatukan solidaritas perjuangan di bidang kemanusiaan. Tercetuslah dua tema: (1) Ingatan kolektif: regenerasi perjuangan merawat kemanusiaan dan (2) Membaca Munir: melipatgandakan solidaritas gerakan di Bandung.

Dan inilah sekelumit cerita tentang perayaan “Menyimak Munir, Merawat Ingatan” di Kafe KaKa, Bandung yang berlangsung pada Jumat-Sabtu, 9-10 September 2016.

 

Ingatan Kolektif: Regenerasi Perjuangan Merawat Kemanusiaan

IMG_20160909_170158.jpg

Eyefeelsix membuka dengan tiga buah lagu. Kehadiran band hiphop asal Bandung ini terasa tepat, mengingat dua hari sebelumnya mereka baru saja merilis video klip untuk lagu lawas yang bertajuk Hampa. Musik Eyefeelsix menyentak ketenangan sore itu, menambah ramai suasana seiring dengan semakin banyaknya massa yang datang.

Film pertama yakni Bunga Dibakar, diputar pukul 18.30. Film ini merekonstruksi perjalanan hidup, perkembangan, serta pergolakan batin Munir. Dalam film tampak bahwa Munir adalah sosok yang suka bercanda dan sangat mencintai istri dan kedua anaknya. Ia bukan hanya seorang aktivis dan pejuang hak asasi manusia, ia juga seorang suami, ayah, anak, kakak, dan adik bagi keluarganya. Film kedua, Cerita Tentang Cak Munir, merangkum kesaksian orang-orang terdekat Munir tentang interaksinya dan bagaimana hubungan di antara mereka terbangun serta saling memengaruhi.

Lantaran durasi film cukup panjang, diskusi baru dapat dimulai sekitar pukul 21.00. Herry Sutresna (Ucok Homicide), Zen RS, dan Aldo Fernando Nasir menjadi pembicara yang dimoderatori oleh Kristiana Devina. Zen dan Ucok—sebagai seorang penulis dan musisi—memang sudah kerap kali berbicara perihal merawat ingatan. Luasnya, mereka menyerukan kritik sosial. Sementara Aldo adalah seorang mahasiswa yang bergiat di organisasi pengkajian dan pengabdian masyarakat demokratis.

Setali tiga uang, Ucok dan Zen sama-sama berbicara bahwa merawat ingatan akan Munir sebaiknya tidak berhenti pada mengenang sosok atau peristiwa, tetapi mengingat pokok persoalan atau konteks. Zen mengatakan, jika kita hanya mengenang Munir sebagai seorang pribadi atau sebuah peristiwa, maka kita rentan terjebak pada merayakan sosok.

“Saya kira kita harus melampaui itu. Kita bukan hanya hendak mengenang tokoh, tetapi pokok persoalan. Munir, Widji Thukul, korban di Talangsari, di Santa Cruz, di Papua, di manapun, itu lahir dari situasi yang kira-kira sama saja. Mereka dianggap menghalangi agenda-agenda rezim Orde Baru waktu itu,” papar Zen.

Hanya dengan demikian, menurut Zen, sejarah tidak lagi diperlakukan seperti album tua yang dilap terus menerus. Memahami konteks akan memampukan kita membaca benang merah antara yang silam, yang sekarang, dan yang menjelang. Dengan demikian pula kita bisa lolos dari jebakan retorika pembangunan dan eufimisme Orde Baru yang sekarang muncul kembali. Diskursus tentang relokasi, misalnya, sesungguhnya bukan hal baru, melainkan repetisi Orde Baru dengan ideologi developmentalismenya yang dulu berpayung pada GBHN, MP3EI, dan sekarang RPJMN.

“Kedungombo di tahun 1980-an itu juga direlokasi. Di mana? Dikasih tempat yang namanya transmigrasi. Konon kabarnya tanahnya dikasih, paculnya dikasih, pupuknya dikasih. Pada kenyataannya indah kabar dari rupa.”

Seakan memang sebuah keniscayaan, Zen menyinggung permasalahan lainnya yang akan dibahas dalam diskusi hari berikutnya: penggusuran Rawajati, Stasiun Barat, Sukamulya, Kulonprogo, dan di banyak tempat lainnya. Pada saat bersamaan idiom politik bernama relokasi pun terus menerus didengungkan hingga masyarakat terbiasa atau bahkan menganggap wajar. Dari sinilah kemudian menjadi penting untuk memahami konteks yang membuat Munir dibunuh, Widji Thukul hilang, dan jutaan syuhada tanpa nama lainnya meninggal dalam peristiwa Talangsari, Simpang Kraft, Tanjung Priok, dsb, agar generasi ini dapat terus menerus mengaktualisasi masa lalu.

Adakah Munir-Munir baru di masa ini? Atau bagaimana melahirkan figur-figur seperti Munir?

“Kalau ditanya bagaimana menghadirkan orang—bukan Munir baru—tapi orang dengan intensitas keberpihakan seperti Munir, saya kira salah satu syarat personal masing-masing kita semua adalah tidak cupet,” tegas Zen.

Esais ini menyambung tentang bagaimana dua orang dari kelas yang berbeda, Widji Thukul dari kelas bawah dan Munir dari kelas menengah, kemudian bertemu dalam intensitas yang sama untuk membela orang-orang lemah yang dikalahkan. Kedua film yang diputar menunjukkan bagaimana seorang Munir berubah pandangan, dari yang sebelumnya berlanggam politik Islam fundamental dan berpikir dalam kerangka oposisi biner surga neraka, kemudian keluar melampaui itu semua, keluar dari kepompong kecupetan.

Sementara, Ucok merasa ia belum melihat adanya figur seperti Munir—yang turun ke lapangan, menjadi perekat gerakan, dan diterima di tataran akar rumput secara luas. Namun terlepas dari itu ia sepakat bahwa mengingat Munir harus terus menerus disertai upaya membuka ruang kesadaran akan konteks yang menyebabkan Munir dibunuh.

“Bagaimana membuat ruang-ruang kesadaran dan kesadaran apa yang bisa didiasporakan? Bagaimana kemudian kawan-kawan—saya yakin banyak mahasiswa hari ini—mengembalikan kampus sebagai ruang gagasan radikal. Semuanya harus ditarik ke ekonomi politik, karena itu akarnya,” kata Ucok.

Pola pikir historis kemudian menjadi penting agar kita tidak cupet. Ucok mencontohkan, masih banyak yang memandang relokasi dengan logika formal negara, menjunjung nalar bahwa warga memang salah karena menempati tanah yang bukan miliknya.

“Saya pikir kalau kita melihat semua korban pembangunan itu salah, yang dibela Munir itu semua salah. Teman-teman harus belajar bagaimana kemiskinan lahir. Bagaimana kesejahteraan dideskripsikan dan diwujudkan pada segelintir orang,” kata Ucok.

Sederhana dan praksisnya, Zen mengajak agar kita tidak berhenti menerima apa yang terlihat sebagai sesuatu yang terberi (given), yang jatuh dari langit. Sebagai gantinya, generasi ini haruslah terus bertanya, terus resah, dan terus keluar menembus ruang-ruang nyaman dan kepompong kecupetan.

“Selalu ada proses yang membuat orang itu tiba-tiba terdampar tidur di emperan, harus menjadi pengemis, harus menjadi pencoleng, harus menjadi pelacur di Saritem, itu semua ada sejarahnya,” ujarnya.

Kampus kemudian diharapkan menjadi ruang dialektika yang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan menginisiasi perjuangan. Sejarah membuktikan pergerakan dimulai dari ruang diskusi di lingkup pendidikan, meski kemudian tidak berhenti di sana. Misalnya, sejarah pergerakan nasional dari lingkung STOVIA yang sangat elitik, kemudian digantikan oleh Sarekat Islam, disusul Sarekat Islam merah.

Sebagai mahasiswa, Aldo sepakat bahwa kampus harus kembali menjadi ruang diskusi yang bergeliat. Menghidupkan kampus sebagai ruang dialektika, menurutnya, harus dimulai dengan tumbuhnya kepedulian mahasiswa terhadap apa yang terjadi di dalam kampus terlebih dahulu.

“Kita harus tahu bahwa pendidikan saat ini tidak baik-baik saja. Kampus penuh dengan aroma komersialisasi pendidikan. Kemewahan kita untuk berpikir ada di dalam kampus. Kalau itu dikekang, itu menyedihkan dan harus kita lawan,” kata Aldo.

Selain perjuangan di dalam kampus, ia sepakat bahwa mahasiswa harus bergerak ke luar melihat persoalan masyarakat. Melihat Kendeng, Kertajati, Sukamulya, dan masalah-masalah lainnya sebagai masalah bersama, tanpa kemudian menggurui atau mengeksklusi diri.

“Bukan berarti kita harus menggurui kawan-kawan kita, para petani yang ada di sana misalnya, tetapi kita menjadi kawan untuk terus bersolidaritas. Terus mewarisi semangat Munir, semangat Widji Thukul, tanpa harus menjadi Munir atau Widji Thukul. Kita adalah diri kita sendiri, yang harus terus melawan,” pungkasnya.

 

Politik Ingatan

Bahasan mengenai politik ingatan ini dikutip dan diedit seperlunya dari pernyataan Zen RS.

Tidak ada satu bangsa yang tidak mempraktikkan politik ingatan. Hampir semua bangsa melakukan praktik mengingat dan melupakan. Dalam konteks Indonesia misalnya, ingatan itu ditarik dengan cara memilih apa yang bagus sebagai asal usul Indonesia. Yang dianggap bagus yakni Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Palapa, itu dianggap sebagai genesis kita. Padahal Indonesia tidak (belum) ada di zaman itu. (Moh) Yamin berbicara tentang 6000 tahun sang saka merah putih, itu sejarah mitos. Teman-teman sekalian, tetapi setiap bangsa memang membutuhkan itu. Tanpa politik ingatan saya kira Indonesia juga tidak akan pernah ada. Nah, politik ingatan dalam konteks bangsa Indonesia adalah, satu, mengingat terus menerus pengalaman sebagai sebuah bangsa yang ditindas oleh kolonialisme. Yang kedua, dengan cara mengingat apa yang dirasa perlu untuk memperkuat bayangan kita tentang Indonesia. Yamin paling canggih melakukan itu dengan cara menceritakan ulang secara ideologis apa arti Majapahit, apa arti Sriwijaya, apa arti Sumpah Palapa, apa arti sang saka merah putih yang katanya berusia 6000 tahun. Nah itu dalam proses pembentukan bangsa. Tetapi ketika sebuah bangsa sudah terbentuk, politik ingatan kemudian bekerja dengan cara yang lain. Kalau kita mengingat kembali misalnya di TMP Kalibata, ada sekitar 7000 makam, 6000 makam tentara (5000 TNI AD), sipil cuma 1000. Sipil mah naon atuhlah. Jadi bayangkan bahwa proses perjuangan Indonesia didominasi oleh kontribusi militer. Ini salah satu bentuk politik ingatan karena memangkas sejarah kemerdekaan kita hanya sejak Agustus 1945.

Kita semua ada di medan pertempuran politik ingatan. Padahal kalau kita melihat proses kemerdekaan ini sudah dimulai sejarah pergerakan nasional ini dimulai akhir abad 19 dan akhir abad 20. Mulai Kartini Minke Abdul Rifai Tan Malaka Sjahrir Amir Syarifuddin Alimin Musso dan lain-lain. Kalau kita bicara proyek kemerdekaan, itu proyek sipil sebetulnya. Tokoh-tokoh terpenting tentara di tahun-tahun pertama itu sebetulnya kalau bukan didikan KNIL didikan Jepang. Mereka pada dasarnya pernah mencicipi nikmatnya kue kolonial. Para tentara itu. Teman-teman sekalian, ada satu idiom yang sangat terkenal sekali, pengalaman manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Itu munculnya di halaman pertama sebuah novel esai The Book of Laughter and Forgetting-nya Milan Kundera. Itu bercerita tentang bagaimana Vladimir Clementis, seorang pejabat tinggi di Cekoslovakia, yang fotonya dihilangkan hanya karena dia kemudian dituduh sudah berkhianat kepada partai komunis Ceko.

gambar-1
Foto 1 (kanan): Vladimir Clementis (paling kiri) terlihat dalam foto. Foto yang sudah tersebar dalam buku-buku sejarah tersebut kemudian diedit dan Vladimir Clementis dihilangkan.

 

Inilah yang sebetulnya disebut sebagai apa yang saya bilang, politik ingatan itu menjadi sesuatu yang real dan konkret, dan kita semua adalah, bukan korban tapi kita ada di medan pertempuran politik ingatan.

 

gambar-2
Dalam buku-buku sejarah disebutkan melalui gambar 1&2, orang-orang adalah para korban keganasan PKI Madiun, padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang PKI yang menjadi korban pembantaian (gambar 3&4)

Dan saya kira yang harus kita lakukan sekarang adalah, saya ingin mengatakan bahwa kita ada di medan politik ingatan dan kita harus membangun politik ingatan sendiri. Upaya mengingat Munir adalah upaya membangun politik ingatan sendiri. kekuasaan mencoba menghapuskan Munir dengan cara yang sangat definitif maupun konotatif. Menghilangkan laporan TPF yang sudah ada hasil dan simpulannya. Semua anggota TPF itu tidak mungkin melaporkan karena dia bisa kena pidana, melanggar Keppres, melanggar UU, jadi hanya presiden yang boleh mengumumkan, tapi tidak ada satupun presiden yang mengumumkan. Katanya di Setneg katanya di mana. Munir dihilangkan, maka kita di sini adalah bagian dari politik ingatan itu, kita mencoba membangun politik ingatan kita sendiri. setiap kelompok, setiap rezim, setiap partai bahkan, itu harus membangun politik ingatannya sendiri, dan kita sebagai warga itu harus punya ketahanan politik ingatan, kalau pakai bahasa Lemhanas. Kita harus punya daya tahan untuk mengingat apa yang memang kita ingin ingat. Jangan sampai apa yang kita ingat dan kita lupakan itu dikendalikan oleh orang lain. Itu pentingnya kita sadar memilih apa yang akan kita ingat dan apa yang tidak. Dan kita datang malam ini ke sini adalah sebentuk kesadaran memutuskan apa yang ingin kita ingat dan apa yang tidak ingin kita ingat. Kita datang hari ini, mengingat Munir, mengingat Widji Thukul, dan mengingat yang lain, adalah sebuah praktik membangun daya tahan politik ingatan kita, agar kita secara merdeka memutuskan apa yang ingin kita ingat dan apa yang ingin kita lupakan. Kita melakukannya secara merdeka dan hanya dengan itulah kita bisa lolos dari jebakan-jebakan retorika politik yang sebetulnya sedang mengulang-ulang apa yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan Munir diracun dan Widji Thukul hilang.