Tentang Hari Tani Nasional: yang Personal dan yang Komunal

mongabaydotcodotid
Sumber: mongabay.co.id

Menurut Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013 pasal 1, petani didefinisikan sebagai warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan (KontraS: 2015)

 

Seorang teman saya dari Fakultas Pertanian pernah bertanya, “Mengapa peduli dengan petani?” ketika membaca tulisan saya tentang asuransi petani. Tulisan tersebut merupakan hasil liputan saya ketika tengah magang sebagai wartawan di desk ekonomi harian Media Indonesia. Secara personal, tulisan tersebut berkesan karena itulah kali pertama nama saya tercatat—mengingat tulisan anak magang biasanya hanya dibubuhi kode (*).

 

Kembali ke mengapa peduli dengan petani. Saya punya cerita. Dalam sebuah mata kuliah yang saya ambil pada tahun 2013, dosen kami, Rana Akbari Fitriawan menugaskan sebuah reportase. Saya dan beberapa teman pergi ke Rancaekek, sebuah kawasan di Kabupaten Bandung. Kami bertemu dengan masyarakat petani di sana dan melihat bagaimana lahan pertanian beralih fungsi menjadi korporasi industri. Masyarakat petani menjadi buruh dan hidup dalam kondisi pekerjaan dan penghidupan yang belum layak, kualitas tanah dan air rusak, anak-anak putus sekolah, dlsb. Kalaupun masih ada lahan pertanian, sebagian besar warga hanya menjadi buruh dengan upah sekitar Rp20.000-Rp40.000 per hari. Pada musim hujan, sawah rentan tergenang banjir. Sanitasi pun masih menjadi persoalan lantaran masih banyak warga yang tidak memiliki jamban di rumah mereka.

Dua semester berselang, dalam sebuah program yang membawa saya ke negeri Sakura, saya dan lima orang teman berkesempatan tinggal selama tiga hari dua malam dengan sebuah keluarga petani. Host family kami adalah sebuah keluarga petani yang sangat makmur—dengan lahan pertanian yang luas, gudang besar di samping rumah, bahkan menjadi penyuplai tetap sebuah swalayan besar di Akita.

Semasa kecil saya sering membaca serial Lima Sekawan karya Enid Blyton. Beberapa judul yang berlatar belakang daerah pertanian (lengkap dengan peternakan) mendatangkan imaji yang asyik di kepala saya. Lahan luas, gudang penuh hasil melimpah, hewan-hewan ternak menyediakan semua kebutuhan protein, singkatnya: petani hidup berkecukupan.

          Namun memang berbeda halnya dengan di Indonesia.
tolak-pabrik-semen-12-4-2016-223-681x430
Sumber foto: aktual.com

 

Setahun silam, seorang petani bernama Salim Kancil dibunuh lantaran aktivitasnya menolak penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Lebih dari dua tahun berjalan, ibu-ibu Rembang tinggal di tenda demi memprotes pendirian pabrik semen yang merebut lahan pertanian mereka. Di Kertajati dan Kulonprogro, warga dipaksa mengorbankan sawah pertanian mereka demi proyek pembangunan infrastruktur yang dicanangkan negara. Di Ranu Pani, petani kentang tergeser kepentingan pariwisata. Dan masih banyak kasus dan konflik lahan lainnya. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) melaporkan bahwa sepanjang 2004-2015 tercatat 1.772 konflik agraria (termasuk di dalamnya konflik atas lahan pertanian). Dalam periode yang sama, ada 1.673 petani/nelayan/masyarakat adat yang ditangkap, 757 orang dianiaya/luka-luka, 149 orang ditembak dan 90 orang tewas (KPA, 2015).[i]

Angka tersebut memprihatinkan jika dihadapkan dengan janji pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan reforma agraria melalui Nawacita[ii] dan RPJMN 2014-2019. Ada dua skema yang direncanakan, yakni redistribusi tanah dan legalisasi aset bagi petani. Namun kenyataannya, justru semakin banyak kebijakan ekonomi yang meningkatkan eskalasi konflik agraria di berbagai sektor dan daerah. Melansir dari siaran pers KPA di situs resminya, kebijakan-kebijakan pro investasi anti rakyat tersebut antara lain kebijakan pengadaan tanah untuk kebutuhan infrastruktur, pertambangan, perkebunan, kehutanan dan reklamasi; impor pangan; paket kebijakan ekonomi jilid I-XIII; UU Tax Amnesty; dan Perpres Percepatan Pembangunan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Saya mengikuti isu-isu pertanian, barangkali, karena alasan dan pengalaman yang sangat personal. Namun sudah semestinya apa yang personal tersebut kemudian menjadi perjuangan bersama; yang komunal, yang kolektif. Momentum Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh pada 24 September ini semestinya menjadi saat yang tepat untuk memperkuat kesadaran dan ingatan kolektif kita—generasi muda khususnya—akan masalah-masalah pertanian dan agraria yang ada di republik ini. Narasi bahwa Indonesia adalah negara agraris (yang hijau lahan pertaniannya bak untaian zamrud khatulistiwa jika dilihat dari atas) barangkali sudah kelewat basi, tetapi saya rasa memang demikian adanya. Negeri ini tidak terlahir untuk dipenuhi industri, tetapi untuk hidup dengan hasil tanah dan lautnya.

Peduli dengan petani dan tanah (dan laut) lantas sebaiknya tidak berhenti karena kebutuhan perut semata—yang terkesan personal bin egois meski tidak salah juga, tetapi juga kesadaran bahwa petani memiliki hak atas tanah, yang mana hak ini seringkali dicerabut oleh negara yang berkomplot dengan korporasi.

Aih, berbicara petani, tanah, negara, korporasi, saya rasa memang tidak ada habisnya. Dalam imaji absurditas, barangkali yang ada hanya pesimisme dan utopia. Namun, saya pikir yang namanya ingatan harus terus dirawat, dan kesadaran harus terus didiasporakan.

Selamat Hari Tani Nasional.

 

Ps: Teman yang bertanya (yang saya ceritakan di awal) tampaknya tidak berniat menekuni bidang pertanian. Sudah banyak anekdot tentang para mahasiswa lulusan pertanian yang kemudian tidak berkarya/bekerja/berkarier sesuai bidang keilmuan mereka. Malah ada yang bikin pelesetan “Institut Perbankan *sensor*”, saking banyaknya lulusannya yang menjadi pegawai bank. Yha nggak apa-apa sih. Linearitas bukan melulu hal yang harus ditaati atau diglorifikasi. Namun kalau yang tidak linear itu sebagian besar, yha…gimana….

 

[i] http://www.kpa.or.id/news/blog/pers-release-peringatan-hari-tani-nasional-2016-dan-56-tahun-undang-undang-pokok-agraria-uupa/
[ii] Poin ke-5 Nawacita berbunyi, “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.”
Advertisements

2 thoughts on “Tentang Hari Tani Nasional: yang Personal dan yang Komunal

  1. Saya satu dari sedikit lulusan pertanian yang beruntung kerja sesuai jurusan kuliah. Kebanyakan temen saya berakhir di bank dan leasing/finance. Mana mau nyebur ke sawah. Mana mau panas-panasan nyemprot pake sprayer di sawah. Mana mau gebot gabah pas panen. Mana mau nandur padi. Mana mau…

    Like

    • Hehehe, sistem memang membentuk mereka (dan kadang kita juga sih–dalam hal-hal lain) jadi begitu. Btw, saya selalu kagum pada petani. Selalu. Pada kokoh kaki dan kuat lengan. Pada prinsip untuk terus menumbuhkan kehidupan. Pengen juga bertani kecil (berkebun), setidaknya di sekitar tempat tinggal nanti hehehe

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s