Jurnalisme Alternatif dan Media Sosial sebagai Ruang Publik

_92601467_sukamulya3
Petani Sukamulya mempertahankan tanah mereka dari penggusuran untuk pembangunan Bandara Internasional Kertajati. (sumber: bbc.com)

Saya sedang berada di kompleks Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat (Mapolda Jabar) untuk sebuah urusan ketika mendapat kabar bahwa enam petani Sukamulya yang ditangkap ternyata berada di lokasi yang sama. Carsiman, Darni, Sunardi, Tarjo, Junen, dan Zaenuddin—mereka berenam ditangkap oleh aparat gabungan dalam aksi warga menolak pengukuran tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, pada Kamis, 17 November 2016.

Mereka dibawa dan tiba di Mapolda hari Jumat, 18 November 2016 dini hari untuk menjalani pemeriksaan keesokan harinya. Pemeriksaan terakhir kira-kira selesai pukul 8 malam. Menunggu pemeriksaan selesai, bapak-bapak petani Sukamulya menunggu di lobby Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum  sembari sesekali bercerita pada siapa saja yang menanyakan kronologis kejadian pada mereka.

Carsiman, misalnya. Ia bercerita dirinya sempat dikeroyok ketika aksi. Wajahnya penuh memar, kedua punggung telapak kakinya bengkak. Sebelumnya darah bahkan mengalir dari luka-luka di kepalanya. Sejak ditangkap hingga malam pemeriksaan itu, ia belum menerima perawatan medis yang memadai atas luka-lukanya.

Circa pukul 9 malam hasil putusan berita acara pemeriksaan (BAP) keluar. Tarjo, Junen, dan Zaenuddin ditetapkan sebagai saksi, sementara Carsiman, Darni, dan Sunardi naik status menjadi tersangka. Pemeriksaan berlanjut hingga Sabtu (19/11) menjelang subuh. Ketua WALHI Jabar Dadan Ramdan terdengar sempat menelepon seseorang, meminta agar orang yang diajaknya bicara tersebut menginformasikan pada wartawan untuk datang meliput.

Sampai proses penyidikan selesai, tak tampak ada wartawan yang hadir. Saya ingat, siangnya seorang teman saya menelepon Ketua AJI Bandung Adi Marsiela untuk membuat janji bertemu. Adi mengatakan dirinya sedang berada di Pekanbaru (atau Lampung, saya tidak ingat pasti).


download-1
Sumber: mediademocracyproject.ca

Peristiwa di atas menjadi menarik ketika beberapa hari kemudian beredar berita BBC Indonesia, bertajuk “Mengapa media sosial ‘memalingkan muka’ dari nasib para petani Sukamulya?”[i] Tulisan tersebut mempertanyakan apakah masalah petani Sukamulya tak cukup menarik bagi pengguna media sosial—sebagai pemegang akses informasi—sehingga tidak cukup ramai diperbincangkan di media sosial.

Merujuk tulisan BBC, dalam beberapa tahun belakangan  gerakan di media sosial terbukti mampu mendatangkan perubahan. Sebut saja pembatalan larangan aplikasi ojek online dan aturan baru terkait pencairan Jaminan Hari Tua.

Perbincangan di media sosial pada titik tertentu dapat menjelma menjadi apa yang disebut alternative and citizen journalism. Konsep jurnalisme warga dan jurnalisme alternatif ini, menurut Chris Atton dalam The Handbook of Journalism Studies, merupakan turunan dari media warga untuk aktivisme dan gerakan sosial. Apa yang lantas membedakan jurnalisme ini dengan yang dilakukan media massa arus utama?

Selama ini komunikasi massa dipandang dengan kaku berdasarkan prinsip-prinsip yang berbasis keahlian (skills), kapitalisasi (capitalization), dan kontrol (controls). Menurut James Hamilton, demi menerapkan prinsip-prinsip ini pada media alternatif kita harus lebih dulu sepakat untuk mendekonstruksi ketiga aspek tersebut (deprofessionalization, decapitalization, deinstitutionalization). Media alternatif harus hadir untuk ‘orang-orang biasa’, orang-orang tanpa profesionalisme dan kapital besar seperti yang dimiliki media massa arus utama. Meski demikian ia justru lebih potensial dalam merefleksikan praktik-praktik demokrasi langsung dan desentralisasi, serta jaringan solidaritas kolektif—yang disebut oleh Alberto Mellucci sebagai jantung aktivisme dan gerakan sosial (Atton, hal. 265-266).

Atton mencontohkan fanzine dan blog sebagai bentuk media alternatif. Di era ini, media sosial tampaknya menjadi bentuk media alternatif yang banyak digunakan. Penggunaan tagar di Twitter, misalnya, dapat menggelembungkan suatu isu menjadi perbincangan nasional bahkan mendunia. Semisal, tagar #BringBackOurGirls yang mendesak dipulangkannya 300 siswa perempuan Nigeria yang diculik oleh kelompok teroris Boko Haram, tagar #BlackLivesMatter yang mengkampanyekan anti-kekerasan terhadap warga kulit hitam, atau dalam konteks Indonesia tagar #RembangMelawan yang mendukung perjuangan petani Kendeng menolak korporasi semen, dan banyak contoh lainnya.

Media sosial adalah senjata, sekaligus ruang publik yang menjadi wadah jurnalisme alternatif. Peneliti media dari University of Amsterdam, Thomas Poell dan Erik Borra, secara khusus meneliti sosial media sebagai platform jurnalisme alternatif dalam protes terhadap G20 summit di Toronto, Canada pada 2010 lalu. Media sosial yang dikaji yakni Twitter, Youtube, dan Flickr. Penelitian yang berfokus pada 11.556 tweet, 222 video, dan 3.338 foto dengan tagar #g20report selama 12 hari tersebut menunjukkan, Twitter pada akhirnya menjadi platform yang paling menjanjikan untuk jurnalisme alternatif. Platform ini tidak hanya melibatkan kontributor—orang-orang yang mencuitkan isu terkait—dalam jumlah besar, fitur retweet (RT) sangat efektif membuat isu tersebut menjangkau lebih banyak pengguna.

Jurnalisme alternatif memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pers mainstream. Halloran et all. (dalam Poell dan Borra) pernah mengkritik media massa mainstream yang cenderung fokus pada ‘peristiwa’ dalam memberitakan demonstrasi. Alih-alih menyorot akar isu seperti kerusakan lingkungan, ketidakadilan yang dialami kaum buruh, dlsb, pers mainstream justru memberitakan demonstrasi sebagai peristiwa—biasanya dengan kericuhan yang mengiringinya. Pada saat seperti itulah, para pelaku jurnalisme alternatif hadir dengan informasi-informasi yang disebut oleh Poell dan Borra bernada counterbalance terhadap pemberitaan pers mainstream. Pelaku jurnalisme alternatif ini—merujuk Atton—biasanya aktivis atau warga siapa saja yang bersuara dari posisi mereka sebagai orang yang memiliki keberpihakan.


Jurnalisme Advokasi

Selain jurnalisme alternatif, sebenarnya ada pula aliran jurnalisme yang bisa digunakan untuk ‘memihak warga’. Ia disebut jurnalisme advokasi.

Morris Janowitz (1975) menyebutkan, jurnalisme advokasi menugaskan wartawan berperan sebagai partisipan aktif yang berbicara mewakili kelompok tertentu, terlebih mereka yang tertindas atau tidak punya suara. Jurnalisme advokasi membolehkan wartawan menjadi representasi publik dan mengambil posisi menentang ketidakadilan dalam sistem masyarakat.

Lebih luas dari Janowitz, Silvio Waisbord dalam papernya “Advocacy Journalism in a Global Context” memaparkan bentuk-bentuk lain dari jurnalisme advokasi. Jurnalisme advokasi merujuk pada upaya-upaya kelompok tertentu yang menggunakan media massa untuk memengaruhi kebijakan publik. Melalui jurnalisme advokasi, publik didorong untuk terlibat secara aktif merumuskan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada.

Geliat jurnalisme advokasi dapat ditemui dalam pemberitaan media massa mainstream belakangan ini–meski secara kuantitas masih terbatas. Misalnya, liputan CNNIndonesia dalam mengkover perjuangan petani Sukamulya. CNNIndonesia mempunyai kanal topik “Tersingkir di Tanah Sendiri” yang isinya kisah-kisah mengenai masyarakat yang terancam digusur lantaran pembangunan. Seperti masyarakat Kulon Progo yang dibayangi pembangunan bandara dan masyarakat Batang versus pembangunan pembangkit listrik.

Namun seberapa signifikan geliat jurnalisme advokasi ini menjadi sebuah counter melawan narasi pembangunan nasional masih menjadi pertanyaan tersendiri. Sejak Orde Baru, pembangunan menjadi narasi utama; menjadi narasi yang hegemonik. Di masa pemerintahan Jokowi-JK yang memang mengarusutamakan pembangunan infrastruktur seperti sekarang, diskursus ini menguat setelah dicanangkannya Proyek Strategis Nasional yang dikukuhkan melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Aturan ini semakin menambah rentetan ancaman penggusuran terhadap masyarakat, yang mana korbannya seringkali adalah petani, masyarakat adat, masyarakat kampung miskin kota, dlsb. Semua demi terselenggaranya pembangunan atas nama kepentingan umum.

Barangkali perdebatan mengenai pembangunan akan menjadi diskusi panjang yang melelahkan di antara para developmentalis dan orang-orang yang tidak serta merta sepakat dengan pembangunan (demi menghindari istilah anti-pembangunan). Namun dalam konteks media, kita berbicara tentang kekuasaan dan siapa yang bisa menentukan wacana dominan. Pembangunan kebak dengan orang-orang berkuasa di baliknya; wacana pembangunan telah lama menjadi dominan melalui berbagai aparatusnya.


Di satu sisi benar geliat jurnalisme advokasi harus diapresiasi, serta terus diberi ruang dalam pemberitaan media massa mainstream. Namun jurnalisme alternatif juga perlu terus dihadirkan dan dilakoni. Dalam konteks ini, melalui media sosial sebagai ruang publik tempat bertarungnya aneka wacana. Agar kita tidak lagi ‘memalingkan muka’.


[i] http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38060750

Poell, Thomas dan Erik Borra. 2012. Twitter, Youtube, and Flickr as platforms of alternative journalism: The social media account of the 2010 Toronto G20 protests. Sage Publication.

Wahl-Jorgensen, Karen dan Thomas Hanitzsch (ed.). 2009. The Handbook of Journalism Studies. Routledge.

Bukit Duri

Ingatan pada waktu tertentu barangkali memang harus disinggung. Ia harus disinggung agar tidak menguar bersama udara, atau memudar bersama hari-hari yang terus menambah beban untuk memori.

Jumat lalu ingatan saya akan sebuah cerita kehidupan kembali disinggung melalui sebuah film. Jakarta Unfair berhasil membangkitkan ingatan saya, tak lain tak bukan tentang Bukit Duri. Film dokumenter karya kolaborasi 16 mahasiswa di bawah asuhan WathdoC ini sesungguhnya merekam cerita penggusuran di beberapa titik, di antaranya Pasar Ikan, Kampung Dadap (Tangerang), Muara Baru, dan Bukit Duri. Saya akhirnya kesampaian menonton film tersebut dalam acara Pekan Literasi Kebangsaan yang dihelat di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung.

Keberadaan kampung kota selalu mengusik perhatian saya. Dari segi fisik maupun psikis, kampung kota menguarkan suatu emosi yang kuat dan khas. Dengan Bukit Duri, saya punya pengalaman pribadi.

img_20160813_123801
Kampung Bukit Duri, dilihat dari seberang sungai Ciliwung, tepatnya dari jalan inspeksi yang dibangun di atas bekas Kampung Pulo yang sudah lebih dulu digusur setahun lalu.

Sekitar sebulan sebelum Bukit Duri digusur, saya berkesempatan live in di sana, bergabung dan belajar di Sanggar Ciliwung Merdeka. Saya dan teman-teman peserta SeHAMA 8 pertama kali tiba di Sekretariat Ciliwung Merdeka yang berlokasi di Jln Bukit Duri Tanjakan, diterima oleh Ibu Martha. Kami lalu diantar ke Sanggar Ciliwung Merdeka oleh seorang pria yang biasa dipanggil Cilong.

Komunitas Ciliwung Merdeka diinisiasi oleh Sandyawan Sumardi, resmi terbentuk 13 Agustus 2000. Komunitas ini lahir untuk merespon isu-isu warga kampung kota Bukit Duri yang tinggal di bantaran sungai. Ciliwung Merdeka menjadi wahana alternatif yang menyelenggarakan pendidikan, menggiatkan kebudayaan, dan mewadahi ekspresi warganya. Di kemudian hari, seiring dengan menguatnya isu penggusuran, komunitas ini juga menjadi lembaga swadaya yang membela masyarakat dan hak-haknya yang dirampas negara.

Kembali ke cerita live in di Bukit Duri. Kami menyusuri jalanan kampung. Rumah-rumah warga berdekatan satu sama lain—berfungsi ganda sebagai ruang tinggal dan tempat usaha, anak-anak bermain di jalan atau di sepetak halaman samping rumah, menerbangkan layang-layang atau balap merpati di sore hari, ibu-ibu dan bapak-bapak berkumpul di warung sambil membeli sayur atau minum kopi.

Kampung kota menurut Bagoes P Wiryomartono (1995) adalah permukiman yang tumbuh di kawasan urban tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi kota. Kamus tata ruang mendefinisikannya sebagai kelompok perumahan yang merupakan bagian kota yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi, dibangun tidak secara formal, kurang sarana dan prasarana, dihuni oleh penduduk dalam jumlah padat, sehingga kesehatan menjadi masalah utama.

Barangkali, definisi di atas  juga kemudian turut memberi andil pada bagaimana kampung kota dan masyarakatnya diperlakukan melalui serangkaian kebijakan.

Ketika itu Bukit Duri sedang menghadapi ancaman relokasi oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dengan dalih normalisasi sungai, pemerintah mau merelokasi warga ke rusunawa Rawa Bebek, Bekasi Barat.

img_5722
Relokasi partikular yang waktu itu sudah berjalan. Sebagian warga bersedia pindah.

Bukit Duri adalah satu cerita tentang rakyat yang melawan. Didampingi oleh Ciliwung Merdeka—di dalamnya ada beberapa kuasa hukum, arsitek, dan planolog—mereka menempuh proses hukum melalui mekanisme gugatan class action. Bukan sekedar melawan, Bukit Duri pun punya solusi. Konsep Kampung Susun Manusiawi telah lama diajukan oleh para ahli yang terlibat dalam perjuangan tersebut. Alih-alih menggusur, tapi mengatur, seperti janji Jokowi ketika bertandang minta dukungan sebagai calon gubernur, 2012 silam.

img_5674
Para advokat (kuasa hukum, arsitek, planolog) Ciliwung Merdeka bersama warga melakukan pemetaan wilayah Bukit Duri. Kertas warna warni dipakai untuk menunjukkan keberadaan rumah warga, lokasi usaha, dan ruang bersama (tempat bermain, posyandu, poskamling, dsb). Melalui pemetaan ini diketahui berapa rumah, tempat usaha, dan ruang bersama yang akan hilang jika penggusuran tetap dilakukan.

Di Ciliwung Merdeka saya melihat wajah-wajah yang ramah dan tegar. Wajah-wajah yang menerima kami dengan tangan terbuka, meski kehadiran-kehadiran seperti ini sudah terlalu sering bagi mereka. Romo Sandy bilang, banyak yang sudah datang dan belajar di sana.

Selalu ada kesibukan di Ciliwung Merdeka. Anak-anak mudanya biasanya bermain musik atau memodifikasi motor. Deni—pemuda berambut gimbal yang figurnya muncul dalam scene film Jakarta Unfair—pandai bermain jimbe. Ada juga Ucok, Muis, dan banyak lainnya. Saya bisa mendengar mereka bermain musik dan menyanyi hingga dini hari, sebelum akhirnya tertidur di sembarang tempat di dalam sanggar. Tidur lelap dengan buaian suara air sungai mengalir tanpa peduli dingin dan nyamuk yang menggigit.

Mengingat mereka saya ingat lagu Anak Sungai, Deugalih & Folks. Sejuta kisah terbawa air.

Sejuta kisah diratakan dengan tanah. Rumah-rumah warga, warung, laundry, tempat pemotongan ayam, poskamling, sepetak tanah tempat bermain, dlsb, semuanya dihancurkan oleh alat berat yang digerakkan tangan kuasa pemerintah.

Sebulan kemudian, saya hanya dapat menyaksikan dari jauh penggusuran Bukit Duri. Saya terbangun pada suatu pagi dan mendapati media sosial ramai tentang jalannya penggusuran. Wajah-wajah yang saya kenal menghiasi linimasa, dengan nyanyi pilu dan tangis sendu. Romo Sandy minta difoto untuk terakhir kalinya bersama Sanggar Ciliwung Merdeka. Deni menabuh jimbe tanpa menyembunyikan linangan air matanya. Koor warga menyanyikan lagu berjudul Ciliwung Nafas Kita.

Tiga hari dua malam yang saya habiskan di sana terasa sangat kurang. Saya jatuh cinta pada aroma sungai, pada desir angin dan arus air, pada wajah anak-anak yang berlarian bermain, pada musik yang digemakan anak-anak muda bertato dan berambut gimbal, pada militansi para advokat dan masyarakat yang berjuang.

Saya teringat perbincangan dengan kak Ivana, salah satu arsitek pendamping Bukit Duri. Barangkali bayangan kekalahan tergambar jelas di depan mata, tapi baginya yang terpenting adalah melakukan apa yang bisa dilakukan. Melawan dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.

1471183152586