Jurnalisme Alternatif dan Media Sosial sebagai Ruang Publik

_92601467_sukamulya3
Petani Sukamulya mempertahankan tanah mereka dari penggusuran untuk pembangunan Bandara Internasional Kertajati. (sumber: bbc.com)

Saya sedang berada di kompleks Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat (Mapolda Jabar) untuk sebuah urusan ketika mendapat kabar bahwa enam petani Sukamulya yang ditangkap ternyata berada di lokasi yang sama. Carsiman, Darni, Sunardi, Tarjo, Junen, dan Zaenuddin—mereka berenam ditangkap oleh aparat gabungan dalam aksi warga menolak pengukuran tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, pada Kamis, 17 November 2016.

Mereka dibawa dan tiba di Mapolda hari Jumat, 18 November 2016 dini hari untuk menjalani pemeriksaan keesokan harinya. Pemeriksaan terakhir kira-kira selesai pukul 8 malam. Menunggu pemeriksaan selesai, bapak-bapak petani Sukamulya menunggu di lobby Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum  sembari sesekali bercerita pada siapa saja yang menanyakan kronologis kejadian pada mereka.

Carsiman, misalnya. Ia bercerita dirinya sempat dikeroyok ketika aksi. Wajahnya penuh memar, kedua punggung telapak kakinya bengkak. Sebelumnya darah bahkan mengalir dari luka-luka di kepalanya. Sejak ditangkap hingga malam pemeriksaan itu, ia belum menerima perawatan medis yang memadai atas luka-lukanya.

Circa pukul 9 malam hasil putusan berita acara pemeriksaan (BAP) keluar. Tarjo, Junen, dan Zaenuddin ditetapkan sebagai saksi, sementara Carsiman, Darni, dan Sunardi naik status menjadi tersangka. Pemeriksaan berlanjut hingga Sabtu (19/11) menjelang subuh. Ketua WALHI Jabar Dadan Ramdan terdengar sempat menelepon seseorang, meminta agar orang yang diajaknya bicara tersebut menginformasikan pada wartawan untuk datang meliput.

Sampai proses penyidikan selesai, tak tampak ada wartawan yang hadir. Saya ingat, siangnya seorang teman saya menelepon Ketua AJI Bandung Adi Marsiela untuk membuat janji bertemu. Adi mengatakan dirinya sedang berada di Pekanbaru (atau Lampung, saya tidak ingat pasti).


download-1
Sumber: mediademocracyproject.ca

Peristiwa di atas menjadi menarik ketika beberapa hari kemudian beredar berita BBC Indonesia, bertajuk “Mengapa media sosial ‘memalingkan muka’ dari nasib para petani Sukamulya?”[i] Tulisan tersebut mempertanyakan apakah masalah petani Sukamulya tak cukup menarik bagi pengguna media sosial—sebagai pemegang akses informasi—sehingga tidak cukup ramai diperbincangkan di media sosial.

Merujuk tulisan BBC, dalam beberapa tahun belakangan  gerakan di media sosial terbukti mampu mendatangkan perubahan. Sebut saja pembatalan larangan aplikasi ojek online dan aturan baru terkait pencairan Jaminan Hari Tua.

Perbincangan di media sosial pada titik tertentu dapat menjelma menjadi apa yang disebut alternative and citizen journalism. Konsep jurnalisme warga dan jurnalisme alternatif ini, menurut Chris Atton dalam The Handbook of Journalism Studies, merupakan turunan dari media warga untuk aktivisme dan gerakan sosial. Apa yang lantas membedakan jurnalisme ini dengan yang dilakukan media massa arus utama?

Selama ini komunikasi massa dipandang dengan kaku berdasarkan prinsip-prinsip yang berbasis keahlian (skills), kapitalisasi (capitalization), dan kontrol (controls). Menurut James Hamilton, demi menerapkan prinsip-prinsip ini pada media alternatif kita harus lebih dulu sepakat untuk mendekonstruksi ketiga aspek tersebut (deprofessionalization, decapitalization, deinstitutionalization). Media alternatif harus hadir untuk ‘orang-orang biasa’, orang-orang tanpa profesionalisme dan kapital besar seperti yang dimiliki media massa arus utama. Meski demikian ia justru lebih potensial dalam merefleksikan praktik-praktik demokrasi langsung dan desentralisasi, serta jaringan solidaritas kolektif—yang disebut oleh Alberto Mellucci sebagai jantung aktivisme dan gerakan sosial (Atton, hal. 265-266).

Atton mencontohkan fanzine dan blog sebagai bentuk media alternatif. Di era ini, media sosial tampaknya menjadi bentuk media alternatif yang banyak digunakan. Penggunaan tagar di Twitter, misalnya, dapat menggelembungkan suatu isu menjadi perbincangan nasional bahkan mendunia. Semisal, tagar #BringBackOurGirls yang mendesak dipulangkannya 300 siswa perempuan Nigeria yang diculik oleh kelompok teroris Boko Haram, tagar #BlackLivesMatter yang mengkampanyekan anti-kekerasan terhadap warga kulit hitam, atau dalam konteks Indonesia tagar #RembangMelawan yang mendukung perjuangan petani Kendeng menolak korporasi semen, dan banyak contoh lainnya.

Media sosial adalah senjata, sekaligus ruang publik yang menjadi wadah jurnalisme alternatif. Peneliti media dari University of Amsterdam, Thomas Poell dan Erik Borra, secara khusus meneliti sosial media sebagai platform jurnalisme alternatif dalam protes terhadap G20 summit di Toronto, Canada pada 2010 lalu. Media sosial yang dikaji yakni Twitter, Youtube, dan Flickr. Penelitian yang berfokus pada 11.556 tweet, 222 video, dan 3.338 foto dengan tagar #g20report selama 12 hari tersebut menunjukkan, Twitter pada akhirnya menjadi platform yang paling menjanjikan untuk jurnalisme alternatif. Platform ini tidak hanya melibatkan kontributor—orang-orang yang mencuitkan isu terkait—dalam jumlah besar, fitur retweet (RT) sangat efektif membuat isu tersebut menjangkau lebih banyak pengguna.

Jurnalisme alternatif memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pers mainstream. Halloran et all. (dalam Poell dan Borra) pernah mengkritik media massa mainstream yang cenderung fokus pada ‘peristiwa’ dalam memberitakan demonstrasi. Alih-alih menyorot akar isu seperti kerusakan lingkungan, ketidakadilan yang dialami kaum buruh, dlsb, pers mainstream justru memberitakan demonstrasi sebagai peristiwa—biasanya dengan kericuhan yang mengiringinya. Pada saat seperti itulah, para pelaku jurnalisme alternatif hadir dengan informasi-informasi yang disebut oleh Poell dan Borra bernada counterbalance terhadap pemberitaan pers mainstream. Pelaku jurnalisme alternatif ini—merujuk Atton—biasanya aktivis atau warga siapa saja yang bersuara dari posisi mereka sebagai orang yang memiliki keberpihakan.


Jurnalisme Advokasi

Selain jurnalisme alternatif, sebenarnya ada pula aliran jurnalisme yang bisa digunakan untuk ‘memihak warga’. Ia disebut jurnalisme advokasi.

Morris Janowitz (1975) menyebutkan, jurnalisme advokasi menugaskan wartawan berperan sebagai partisipan aktif yang berbicara mewakili kelompok tertentu, terlebih mereka yang tertindas atau tidak punya suara. Jurnalisme advokasi membolehkan wartawan menjadi representasi publik dan mengambil posisi menentang ketidakadilan dalam sistem masyarakat.

Lebih luas dari Janowitz, Silvio Waisbord dalam papernya “Advocacy Journalism in a Global Context” memaparkan bentuk-bentuk lain dari jurnalisme advokasi. Jurnalisme advokasi merujuk pada upaya-upaya kelompok tertentu yang menggunakan media massa untuk memengaruhi kebijakan publik. Melalui jurnalisme advokasi, publik didorong untuk terlibat secara aktif merumuskan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada.

Geliat jurnalisme advokasi dapat ditemui dalam pemberitaan media massa mainstream belakangan ini–meski secara kuantitas masih terbatas. Misalnya, liputan CNNIndonesia dalam mengkover perjuangan petani Sukamulya. CNNIndonesia mempunyai kanal topik “Tersingkir di Tanah Sendiri” yang isinya kisah-kisah mengenai masyarakat yang terancam digusur lantaran pembangunan. Seperti masyarakat Kulon Progo yang dibayangi pembangunan bandara dan masyarakat Batang versus pembangunan pembangkit listrik.

Namun seberapa signifikan geliat jurnalisme advokasi ini menjadi sebuah counter melawan narasi pembangunan nasional masih menjadi pertanyaan tersendiri. Sejak Orde Baru, pembangunan menjadi narasi utama; menjadi narasi yang hegemonik. Di masa pemerintahan Jokowi-JK yang memang mengarusutamakan pembangunan infrastruktur seperti sekarang, diskursus ini menguat setelah dicanangkannya Proyek Strategis Nasional yang dikukuhkan melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Aturan ini semakin menambah rentetan ancaman penggusuran terhadap masyarakat, yang mana korbannya seringkali adalah petani, masyarakat adat, masyarakat kampung miskin kota, dlsb. Semua demi terselenggaranya pembangunan atas nama kepentingan umum.

Barangkali perdebatan mengenai pembangunan akan menjadi diskusi panjang yang melelahkan di antara para developmentalis dan orang-orang yang tidak serta merta sepakat dengan pembangunan (demi menghindari istilah anti-pembangunan). Namun dalam konteks media, kita berbicara tentang kekuasaan dan siapa yang bisa menentukan wacana dominan. Pembangunan kebak dengan orang-orang berkuasa di baliknya; wacana pembangunan telah lama menjadi dominan melalui berbagai aparatusnya.


Di satu sisi benar geliat jurnalisme advokasi harus diapresiasi, serta terus diberi ruang dalam pemberitaan media massa mainstream. Namun jurnalisme alternatif juga perlu terus dihadirkan dan dilakoni. Dalam konteks ini, melalui media sosial sebagai ruang publik tempat bertarungnya aneka wacana. Agar kita tidak lagi ‘memalingkan muka’.


[i] http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38060750

Poell, Thomas dan Erik Borra. 2012. Twitter, Youtube, and Flickr as platforms of alternative journalism: The social media account of the 2010 Toronto G20 protests. Sage Publication.

Wahl-Jorgensen, Karen dan Thomas Hanitzsch (ed.). 2009. The Handbook of Journalism Studies. Routledge.

Bukit Duri

Ingatan pada waktu tertentu barangkali memang harus disinggung. Ia harus disinggung agar tidak menguar bersama udara, atau memudar bersama hari-hari yang terus menambah beban untuk memori.

Jumat lalu ingatan saya akan sebuah cerita kehidupan kembali disinggung melalui sebuah film. Jakarta Unfair berhasil membangkitkan ingatan saya, tak lain tak bukan tentang Bukit Duri. Film dokumenter karya kolaborasi 16 mahasiswa di bawah asuhan WathdoC ini sesungguhnya merekam cerita penggusuran di beberapa titik, di antaranya Pasar Ikan, Kampung Dadap (Tangerang), Muara Baru, dan Bukit Duri. Saya akhirnya kesampaian menonton film tersebut dalam acara Pekan Literasi Kebangsaan yang dihelat di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung.

Keberadaan kampung kota selalu mengusik perhatian saya. Dari segi fisik maupun psikis, kampung kota menguarkan suatu emosi yang kuat dan khas. Dengan Bukit Duri, saya punya pengalaman pribadi.

img_20160813_123801
Kampung Bukit Duri, dilihat dari seberang sungai Ciliwung, tepatnya dari jalan inspeksi yang dibangun di atas bekas Kampung Pulo yang sudah lebih dulu digusur setahun lalu.

Sekitar sebulan sebelum Bukit Duri digusur, saya berkesempatan live in di sana, bergabung dan belajar di Sanggar Ciliwung Merdeka. Saya dan teman-teman peserta SeHAMA 8 pertama kali tiba di Sekretariat Ciliwung Merdeka yang berlokasi di Jln Bukit Duri Tanjakan, diterima oleh Ibu Martha. Kami lalu diantar ke Sanggar Ciliwung Merdeka oleh seorang pria yang biasa dipanggil Cilong.

Komunitas Ciliwung Merdeka diinisiasi oleh Sandyawan Sumardi, resmi terbentuk 13 Agustus 2000. Komunitas ini lahir untuk merespon isu-isu warga kampung kota Bukit Duri yang tinggal di bantaran sungai. Ciliwung Merdeka menjadi wahana alternatif yang menyelenggarakan pendidikan, menggiatkan kebudayaan, dan mewadahi ekspresi warganya. Di kemudian hari, seiring dengan menguatnya isu penggusuran, komunitas ini juga menjadi lembaga swadaya yang membela masyarakat dan hak-haknya yang dirampas negara.

Kembali ke cerita live in di Bukit Duri. Kami menyusuri jalanan kampung. Rumah-rumah warga berdekatan satu sama lain—berfungsi ganda sebagai ruang tinggal dan tempat usaha, anak-anak bermain di jalan atau di sepetak halaman samping rumah, menerbangkan layang-layang atau balap merpati di sore hari, ibu-ibu dan bapak-bapak berkumpul di warung sambil membeli sayur atau minum kopi.

Kampung kota menurut Bagoes P Wiryomartono (1995) adalah permukiman yang tumbuh di kawasan urban tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi kota. Kamus tata ruang mendefinisikannya sebagai kelompok perumahan yang merupakan bagian kota yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi, dibangun tidak secara formal, kurang sarana dan prasarana, dihuni oleh penduduk dalam jumlah padat, sehingga kesehatan menjadi masalah utama.

Barangkali, definisi di atas  juga kemudian turut memberi andil pada bagaimana kampung kota dan masyarakatnya diperlakukan melalui serangkaian kebijakan.

Ketika itu Bukit Duri sedang menghadapi ancaman relokasi oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dengan dalih normalisasi sungai, pemerintah mau merelokasi warga ke rusunawa Rawa Bebek, Bekasi Barat.

img_5722
Relokasi partikular yang waktu itu sudah berjalan. Sebagian warga bersedia pindah.

Bukit Duri adalah satu cerita tentang rakyat yang melawan. Didampingi oleh Ciliwung Merdeka—di dalamnya ada beberapa kuasa hukum, arsitek, dan planolog—mereka menempuh proses hukum melalui mekanisme gugatan class action. Bukan sekedar melawan, Bukit Duri pun punya solusi. Konsep Kampung Susun Manusiawi telah lama diajukan oleh para ahli yang terlibat dalam perjuangan tersebut. Alih-alih menggusur, tapi mengatur, seperti janji Jokowi ketika bertandang minta dukungan sebagai calon gubernur, 2012 silam.

img_5674
Para advokat (kuasa hukum, arsitek, planolog) Ciliwung Merdeka bersama warga melakukan pemetaan wilayah Bukit Duri. Kertas warna warni dipakai untuk menunjukkan keberadaan rumah warga, lokasi usaha, dan ruang bersama (tempat bermain, posyandu, poskamling, dsb). Melalui pemetaan ini diketahui berapa rumah, tempat usaha, dan ruang bersama yang akan hilang jika penggusuran tetap dilakukan.

Di Ciliwung Merdeka saya melihat wajah-wajah yang ramah dan tegar. Wajah-wajah yang menerima kami dengan tangan terbuka, meski kehadiran-kehadiran seperti ini sudah terlalu sering bagi mereka. Romo Sandy bilang, banyak yang sudah datang dan belajar di sana.

Selalu ada kesibukan di Ciliwung Merdeka. Anak-anak mudanya biasanya bermain musik atau memodifikasi motor. Deni—pemuda berambut gimbal yang figurnya muncul dalam scene film Jakarta Unfair—pandai bermain jimbe. Ada juga Ucok, Muis, dan banyak lainnya. Saya bisa mendengar mereka bermain musik dan menyanyi hingga dini hari, sebelum akhirnya tertidur di sembarang tempat di dalam sanggar. Tidur lelap dengan buaian suara air sungai mengalir tanpa peduli dingin dan nyamuk yang menggigit.

Mengingat mereka saya ingat lagu Anak Sungai, Deugalih & Folks. Sejuta kisah terbawa air.

Sejuta kisah diratakan dengan tanah. Rumah-rumah warga, warung, laundry, tempat pemotongan ayam, poskamling, sepetak tanah tempat bermain, dlsb, semuanya dihancurkan oleh alat berat yang digerakkan tangan kuasa pemerintah.

Sebulan kemudian, saya hanya dapat menyaksikan dari jauh penggusuran Bukit Duri. Saya terbangun pada suatu pagi dan mendapati media sosial ramai tentang jalannya penggusuran. Wajah-wajah yang saya kenal menghiasi linimasa, dengan nyanyi pilu dan tangis sendu. Romo Sandy minta difoto untuk terakhir kalinya bersama Sanggar Ciliwung Merdeka. Deni menabuh jimbe tanpa menyembunyikan linangan air matanya. Koor warga menyanyikan lagu berjudul Ciliwung Nafas Kita.

Tiga hari dua malam yang saya habiskan di sana terasa sangat kurang. Saya jatuh cinta pada aroma sungai, pada desir angin dan arus air, pada wajah anak-anak yang berlarian bermain, pada musik yang digemakan anak-anak muda bertato dan berambut gimbal, pada militansi para advokat dan masyarakat yang berjuang.

Saya teringat perbincangan dengan kak Ivana, salah satu arsitek pendamping Bukit Duri. Barangkali bayangan kekalahan tergambar jelas di depan mata, tapi baginya yang terpenting adalah melakukan apa yang bisa dilakukan. Melawan dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.

1471183152586

Tentang Hari Tani Nasional: yang Personal dan yang Komunal

mongabaydotcodotid
Sumber: mongabay.co.id

Menurut Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013 pasal 1, petani didefinisikan sebagai warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan (KontraS: 2015)

 

Seorang teman saya dari Fakultas Pertanian pernah bertanya, “Mengapa peduli dengan petani?” ketika membaca tulisan saya tentang asuransi petani. Tulisan tersebut merupakan hasil liputan saya ketika tengah magang sebagai wartawan di desk ekonomi harian Media Indonesia. Secara personal, tulisan tersebut berkesan karena itulah kali pertama nama saya tercatat—mengingat tulisan anak magang biasanya hanya dibubuhi kode (*).

 

Kembali ke mengapa peduli dengan petani. Saya punya cerita. Dalam sebuah mata kuliah yang saya ambil pada tahun 2013, dosen kami, Rana Akbari Fitriawan menugaskan sebuah reportase. Saya dan beberapa teman pergi ke Rancaekek, sebuah kawasan di Kabupaten Bandung. Kami bertemu dengan masyarakat petani di sana dan melihat bagaimana lahan pertanian beralih fungsi menjadi korporasi industri. Masyarakat petani menjadi buruh dan hidup dalam kondisi pekerjaan dan penghidupan yang belum layak, kualitas tanah dan air rusak, anak-anak putus sekolah, dlsb. Kalaupun masih ada lahan pertanian, sebagian besar warga hanya menjadi buruh dengan upah sekitar Rp20.000-Rp40.000 per hari. Pada musim hujan, sawah rentan tergenang banjir. Sanitasi pun masih menjadi persoalan lantaran masih banyak warga yang tidak memiliki jamban di rumah mereka.

Dua semester berselang, dalam sebuah program yang membawa saya ke negeri Sakura, saya dan lima orang teman berkesempatan tinggal selama tiga hari dua malam dengan sebuah keluarga petani. Host family kami adalah sebuah keluarga petani yang sangat makmur—dengan lahan pertanian yang luas, gudang besar di samping rumah, bahkan menjadi penyuplai tetap sebuah swalayan besar di Akita.

Semasa kecil saya sering membaca serial Lima Sekawan karya Enid Blyton. Beberapa judul yang berlatar belakang daerah pertanian (lengkap dengan peternakan) mendatangkan imaji yang asyik di kepala saya. Lahan luas, gudang penuh hasil melimpah, hewan-hewan ternak menyediakan semua kebutuhan protein, singkatnya: petani hidup berkecukupan.

          Namun memang berbeda halnya dengan di Indonesia.
tolak-pabrik-semen-12-4-2016-223-681x430
Sumber foto: aktual.com

 

Setahun silam, seorang petani bernama Salim Kancil dibunuh lantaran aktivitasnya menolak penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Lebih dari dua tahun berjalan, ibu-ibu Rembang tinggal di tenda demi memprotes pendirian pabrik semen yang merebut lahan pertanian mereka. Di Kertajati dan Kulonprogro, warga dipaksa mengorbankan sawah pertanian mereka demi proyek pembangunan infrastruktur yang dicanangkan negara. Di Ranu Pani, petani kentang tergeser kepentingan pariwisata. Dan masih banyak kasus dan konflik lahan lainnya. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) melaporkan bahwa sepanjang 2004-2015 tercatat 1.772 konflik agraria (termasuk di dalamnya konflik atas lahan pertanian). Dalam periode yang sama, ada 1.673 petani/nelayan/masyarakat adat yang ditangkap, 757 orang dianiaya/luka-luka, 149 orang ditembak dan 90 orang tewas (KPA, 2015).[i]

Angka tersebut memprihatinkan jika dihadapkan dengan janji pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan reforma agraria melalui Nawacita[ii] dan RPJMN 2014-2019. Ada dua skema yang direncanakan, yakni redistribusi tanah dan legalisasi aset bagi petani. Namun kenyataannya, justru semakin banyak kebijakan ekonomi yang meningkatkan eskalasi konflik agraria di berbagai sektor dan daerah. Melansir dari siaran pers KPA di situs resminya, kebijakan-kebijakan pro investasi anti rakyat tersebut antara lain kebijakan pengadaan tanah untuk kebutuhan infrastruktur, pertambangan, perkebunan, kehutanan dan reklamasi; impor pangan; paket kebijakan ekonomi jilid I-XIII; UU Tax Amnesty; dan Perpres Percepatan Pembangunan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Saya mengikuti isu-isu pertanian, barangkali, karena alasan dan pengalaman yang sangat personal. Namun sudah semestinya apa yang personal tersebut kemudian menjadi perjuangan bersama; yang komunal, yang kolektif. Momentum Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh pada 24 September ini semestinya menjadi saat yang tepat untuk memperkuat kesadaran dan ingatan kolektif kita—generasi muda khususnya—akan masalah-masalah pertanian dan agraria yang ada di republik ini. Narasi bahwa Indonesia adalah negara agraris (yang hijau lahan pertaniannya bak untaian zamrud khatulistiwa jika dilihat dari atas) barangkali sudah kelewat basi, tetapi saya rasa memang demikian adanya. Negeri ini tidak terlahir untuk dipenuhi industri, tetapi untuk hidup dengan hasil tanah dan lautnya.

Peduli dengan petani dan tanah (dan laut) lantas sebaiknya tidak berhenti karena kebutuhan perut semata—yang terkesan personal bin egois meski tidak salah juga, tetapi juga kesadaran bahwa petani memiliki hak atas tanah, yang mana hak ini seringkali dicerabut oleh negara yang berkomplot dengan korporasi.

Aih, berbicara petani, tanah, negara, korporasi, saya rasa memang tidak ada habisnya. Dalam imaji absurditas, barangkali yang ada hanya pesimisme dan utopia. Namun, saya pikir yang namanya ingatan harus terus dirawat, dan kesadaran harus terus didiasporakan.

Selamat Hari Tani Nasional.

 

Ps: Teman yang bertanya (yang saya ceritakan di awal) tampaknya tidak berniat menekuni bidang pertanian. Sudah banyak anekdot tentang para mahasiswa lulusan pertanian yang kemudian tidak berkarya/bekerja/berkarier sesuai bidang keilmuan mereka. Malah ada yang bikin pelesetan “Institut Perbankan *sensor*”, saking banyaknya lulusannya yang menjadi pegawai bank. Yha nggak apa-apa sih. Linearitas bukan melulu hal yang harus ditaati atau diglorifikasi. Namun kalau yang tidak linear itu sebagian besar, yha…gimana….

 

[i] http://www.kpa.or.id/news/blog/pers-release-peringatan-hari-tani-nasional-2016-dan-56-tahun-undang-undang-pokok-agraria-uupa/
[ii] Poin ke-5 Nawacita berbunyi, “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.”

Mengingat Munir Melampaui Pribadi

“Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.”

Demikian nukilan legendaris dari Milan Kundera yang ditulis di halaman pertama bukunya yang bertajuk The Book of Laughter and Forgetting. Kalimat tersebut dikutip oleh oleh Zen RS dan Heru Hikayat dalam diskusi “Menyimak Munir, Merawat Ingatan” di Bandung. Menjadi pembicara di dua hari yang berbeda, ternyata nukilan Kundera menjadi benang merah di antara keduanya.

Poster Menyimak Munir.jpg

Pekan lalu menjadi pekan merawat ingatan 12 tahun kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. Omah Munir bersama sahabat Munir di 23 kota memperingati momen tersebut dalam acara bertajuk “Menyimak Munir, Merawat Ingatan” dengan menggelar pemutaran film dan diskusi. Ada lima film yang dikirimkan KontraS kepada Wanggi selaku inisiator penyelenggara di Bandung: Bunga Dibakar (Ratrikala Bhre Aditya), Tuti Koto: Perempuan Pemberani (Riri Reza), Kiri Hijau Kanan Merah (Dandhy Dwi Laksono), Cerita Tentang Cak Munir (Hariwi), dan His Story (Steve Pillar Setiabudi). Minus Garuda’s Deadly Upgrade (Lexy Rambadeta).

Sempat muncul pertanyaan menggelitik terkait bagaimana sebaiknya acara ini diselenggarakan di Bandung. Misalnya: pernahkah Munir menginjakkan kaki di Bandung? Bagaimana mendekatkan Munir dengan orang-orang di kota yang lekat dengan citra populis ini hingga mereka mau sejenak menyimak? Setelah melewati beberapa jam diskusi, tim yang kemudian diberi nama Solidaritas Bandung Mengingat Munir (Sobat Munir) sepakat bahwa momen mengingat Munir di Bandung harus disertai upaya membaca spirit perjuangannya yang dapat diadopsi dan dilaksanakan merespon permasalahan yang terjadi di lingkup lokal. Mengingat Munir tidaklah terbatas sebagai sikap menggugat pemerintah yang membentengi impunitas yang menyebabkan kasus ini belum jelas sampai sekarang, tetapi juga berusaha membaca semangatnya untuk menyatukan solidaritas perjuangan di bidang kemanusiaan. Tercetuslah dua tema: (1) Ingatan kolektif: regenerasi perjuangan merawat kemanusiaan dan (2) Membaca Munir: melipatgandakan solidaritas gerakan di Bandung.

Dan inilah sekelumit cerita tentang perayaan “Menyimak Munir, Merawat Ingatan” di Kafe KaKa, Bandung yang berlangsung pada Jumat-Sabtu, 9-10 September 2016.

 

Ingatan Kolektif: Regenerasi Perjuangan Merawat Kemanusiaan

IMG_20160909_170158.jpg

Eyefeelsix membuka dengan tiga buah lagu. Kehadiran band hiphop asal Bandung ini terasa tepat, mengingat dua hari sebelumnya mereka baru saja merilis video klip untuk lagu lawas yang bertajuk Hampa. Musik Eyefeelsix menyentak ketenangan sore itu, menambah ramai suasana seiring dengan semakin banyaknya massa yang datang.

Film pertama yakni Bunga Dibakar, diputar pukul 18.30. Film ini merekonstruksi perjalanan hidup, perkembangan, serta pergolakan batin Munir. Dalam film tampak bahwa Munir adalah sosok yang suka bercanda dan sangat mencintai istri dan kedua anaknya. Ia bukan hanya seorang aktivis dan pejuang hak asasi manusia, ia juga seorang suami, ayah, anak, kakak, dan adik bagi keluarganya. Film kedua, Cerita Tentang Cak Munir, merangkum kesaksian orang-orang terdekat Munir tentang interaksinya dan bagaimana hubungan di antara mereka terbangun serta saling memengaruhi.

Lantaran durasi film cukup panjang, diskusi baru dapat dimulai sekitar pukul 21.00. Herry Sutresna (Ucok Homicide), Zen RS, dan Aldo Fernando Nasir menjadi pembicara yang dimoderatori oleh Kristiana Devina. Zen dan Ucok—sebagai seorang penulis dan musisi—memang sudah kerap kali berbicara perihal merawat ingatan. Luasnya, mereka menyerukan kritik sosial. Sementara Aldo adalah seorang mahasiswa yang bergiat di organisasi pengkajian dan pengabdian masyarakat demokratis.

Setali tiga uang, Ucok dan Zen sama-sama berbicara bahwa merawat ingatan akan Munir sebaiknya tidak berhenti pada mengenang sosok atau peristiwa, tetapi mengingat pokok persoalan atau konteks. Zen mengatakan, jika kita hanya mengenang Munir sebagai seorang pribadi atau sebuah peristiwa, maka kita rentan terjebak pada merayakan sosok.

“Saya kira kita harus melampaui itu. Kita bukan hanya hendak mengenang tokoh, tetapi pokok persoalan. Munir, Widji Thukul, korban di Talangsari, di Santa Cruz, di Papua, di manapun, itu lahir dari situasi yang kira-kira sama saja. Mereka dianggap menghalangi agenda-agenda rezim Orde Baru waktu itu,” papar Zen.

Hanya dengan demikian, menurut Zen, sejarah tidak lagi diperlakukan seperti album tua yang dilap terus menerus. Memahami konteks akan memampukan kita membaca benang merah antara yang silam, yang sekarang, dan yang menjelang. Dengan demikian pula kita bisa lolos dari jebakan retorika pembangunan dan eufimisme Orde Baru yang sekarang muncul kembali. Diskursus tentang relokasi, misalnya, sesungguhnya bukan hal baru, melainkan repetisi Orde Baru dengan ideologi developmentalismenya yang dulu berpayung pada GBHN, MP3EI, dan sekarang RPJMN.

“Kedungombo di tahun 1980-an itu juga direlokasi. Di mana? Dikasih tempat yang namanya transmigrasi. Konon kabarnya tanahnya dikasih, paculnya dikasih, pupuknya dikasih. Pada kenyataannya indah kabar dari rupa.”

Seakan memang sebuah keniscayaan, Zen menyinggung permasalahan lainnya yang akan dibahas dalam diskusi hari berikutnya: penggusuran Rawajati, Stasiun Barat, Sukamulya, Kulonprogo, dan di banyak tempat lainnya. Pada saat bersamaan idiom politik bernama relokasi pun terus menerus didengungkan hingga masyarakat terbiasa atau bahkan menganggap wajar. Dari sinilah kemudian menjadi penting untuk memahami konteks yang membuat Munir dibunuh, Widji Thukul hilang, dan jutaan syuhada tanpa nama lainnya meninggal dalam peristiwa Talangsari, Simpang Kraft, Tanjung Priok, dsb, agar generasi ini dapat terus menerus mengaktualisasi masa lalu.

Adakah Munir-Munir baru di masa ini? Atau bagaimana melahirkan figur-figur seperti Munir?

“Kalau ditanya bagaimana menghadirkan orang—bukan Munir baru—tapi orang dengan intensitas keberpihakan seperti Munir, saya kira salah satu syarat personal masing-masing kita semua adalah tidak cupet,” tegas Zen.

Esais ini menyambung tentang bagaimana dua orang dari kelas yang berbeda, Widji Thukul dari kelas bawah dan Munir dari kelas menengah, kemudian bertemu dalam intensitas yang sama untuk membela orang-orang lemah yang dikalahkan. Kedua film yang diputar menunjukkan bagaimana seorang Munir berubah pandangan, dari yang sebelumnya berlanggam politik Islam fundamental dan berpikir dalam kerangka oposisi biner surga neraka, kemudian keluar melampaui itu semua, keluar dari kepompong kecupetan.

Sementara, Ucok merasa ia belum melihat adanya figur seperti Munir—yang turun ke lapangan, menjadi perekat gerakan, dan diterima di tataran akar rumput secara luas. Namun terlepas dari itu ia sepakat bahwa mengingat Munir harus terus menerus disertai upaya membuka ruang kesadaran akan konteks yang menyebabkan Munir dibunuh.

“Bagaimana membuat ruang-ruang kesadaran dan kesadaran apa yang bisa didiasporakan? Bagaimana kemudian kawan-kawan—saya yakin banyak mahasiswa hari ini—mengembalikan kampus sebagai ruang gagasan radikal. Semuanya harus ditarik ke ekonomi politik, karena itu akarnya,” kata Ucok.

Pola pikir historis kemudian menjadi penting agar kita tidak cupet. Ucok mencontohkan, masih banyak yang memandang relokasi dengan logika formal negara, menjunjung nalar bahwa warga memang salah karena menempati tanah yang bukan miliknya.

“Saya pikir kalau kita melihat semua korban pembangunan itu salah, yang dibela Munir itu semua salah. Teman-teman harus belajar bagaimana kemiskinan lahir. Bagaimana kesejahteraan dideskripsikan dan diwujudkan pada segelintir orang,” kata Ucok.

Sederhana dan praksisnya, Zen mengajak agar kita tidak berhenti menerima apa yang terlihat sebagai sesuatu yang terberi (given), yang jatuh dari langit. Sebagai gantinya, generasi ini haruslah terus bertanya, terus resah, dan terus keluar menembus ruang-ruang nyaman dan kepompong kecupetan.

“Selalu ada proses yang membuat orang itu tiba-tiba terdampar tidur di emperan, harus menjadi pengemis, harus menjadi pencoleng, harus menjadi pelacur di Saritem, itu semua ada sejarahnya,” ujarnya.

Kampus kemudian diharapkan menjadi ruang dialektika yang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan menginisiasi perjuangan. Sejarah membuktikan pergerakan dimulai dari ruang diskusi di lingkup pendidikan, meski kemudian tidak berhenti di sana. Misalnya, sejarah pergerakan nasional dari lingkung STOVIA yang sangat elitik, kemudian digantikan oleh Sarekat Islam, disusul Sarekat Islam merah.

Sebagai mahasiswa, Aldo sepakat bahwa kampus harus kembali menjadi ruang diskusi yang bergeliat. Menghidupkan kampus sebagai ruang dialektika, menurutnya, harus dimulai dengan tumbuhnya kepedulian mahasiswa terhadap apa yang terjadi di dalam kampus terlebih dahulu.

“Kita harus tahu bahwa pendidikan saat ini tidak baik-baik saja. Kampus penuh dengan aroma komersialisasi pendidikan. Kemewahan kita untuk berpikir ada di dalam kampus. Kalau itu dikekang, itu menyedihkan dan harus kita lawan,” kata Aldo.

Selain perjuangan di dalam kampus, ia sepakat bahwa mahasiswa harus bergerak ke luar melihat persoalan masyarakat. Melihat Kendeng, Kertajati, Sukamulya, dan masalah-masalah lainnya sebagai masalah bersama, tanpa kemudian menggurui atau mengeksklusi diri.

“Bukan berarti kita harus menggurui kawan-kawan kita, para petani yang ada di sana misalnya, tetapi kita menjadi kawan untuk terus bersolidaritas. Terus mewarisi semangat Munir, semangat Widji Thukul, tanpa harus menjadi Munir atau Widji Thukul. Kita adalah diri kita sendiri, yang harus terus melawan,” pungkasnya.

 

Politik Ingatan

Bahasan mengenai politik ingatan ini dikutip dan diedit seperlunya dari pernyataan Zen RS.

Tidak ada satu bangsa yang tidak mempraktikkan politik ingatan. Hampir semua bangsa melakukan praktik mengingat dan melupakan. Dalam konteks Indonesia misalnya, ingatan itu ditarik dengan cara memilih apa yang bagus sebagai asal usul Indonesia. Yang dianggap bagus yakni Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Palapa, itu dianggap sebagai genesis kita. Padahal Indonesia tidak (belum) ada di zaman itu. (Moh) Yamin berbicara tentang 6000 tahun sang saka merah putih, itu sejarah mitos. Teman-teman sekalian, tetapi setiap bangsa memang membutuhkan itu. Tanpa politik ingatan saya kira Indonesia juga tidak akan pernah ada. Nah, politik ingatan dalam konteks bangsa Indonesia adalah, satu, mengingat terus menerus pengalaman sebagai sebuah bangsa yang ditindas oleh kolonialisme. Yang kedua, dengan cara mengingat apa yang dirasa perlu untuk memperkuat bayangan kita tentang Indonesia. Yamin paling canggih melakukan itu dengan cara menceritakan ulang secara ideologis apa arti Majapahit, apa arti Sriwijaya, apa arti Sumpah Palapa, apa arti sang saka merah putih yang katanya berusia 6000 tahun. Nah itu dalam proses pembentukan bangsa. Tetapi ketika sebuah bangsa sudah terbentuk, politik ingatan kemudian bekerja dengan cara yang lain. Kalau kita mengingat kembali misalnya di TMP Kalibata, ada sekitar 7000 makam, 6000 makam tentara (5000 TNI AD), sipil cuma 1000. Sipil mah naon atuhlah. Jadi bayangkan bahwa proses perjuangan Indonesia didominasi oleh kontribusi militer. Ini salah satu bentuk politik ingatan karena memangkas sejarah kemerdekaan kita hanya sejak Agustus 1945.

Kita semua ada di medan pertempuran politik ingatan. Padahal kalau kita melihat proses kemerdekaan ini sudah dimulai sejarah pergerakan nasional ini dimulai akhir abad 19 dan akhir abad 20. Mulai Kartini Minke Abdul Rifai Tan Malaka Sjahrir Amir Syarifuddin Alimin Musso dan lain-lain. Kalau kita bicara proyek kemerdekaan, itu proyek sipil sebetulnya. Tokoh-tokoh terpenting tentara di tahun-tahun pertama itu sebetulnya kalau bukan didikan KNIL didikan Jepang. Mereka pada dasarnya pernah mencicipi nikmatnya kue kolonial. Para tentara itu. Teman-teman sekalian, ada satu idiom yang sangat terkenal sekali, pengalaman manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Itu munculnya di halaman pertama sebuah novel esai The Book of Laughter and Forgetting-nya Milan Kundera. Itu bercerita tentang bagaimana Vladimir Clementis, seorang pejabat tinggi di Cekoslovakia, yang fotonya dihilangkan hanya karena dia kemudian dituduh sudah berkhianat kepada partai komunis Ceko.

gambar-1
Foto 1 (kanan): Vladimir Clementis (paling kiri) terlihat dalam foto. Foto yang sudah tersebar dalam buku-buku sejarah tersebut kemudian diedit dan Vladimir Clementis dihilangkan.

 

Inilah yang sebetulnya disebut sebagai apa yang saya bilang, politik ingatan itu menjadi sesuatu yang real dan konkret, dan kita semua adalah, bukan korban tapi kita ada di medan pertempuran politik ingatan.

 

gambar-2
Dalam buku-buku sejarah disebutkan melalui gambar 1&2, orang-orang adalah para korban keganasan PKI Madiun, padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang PKI yang menjadi korban pembantaian (gambar 3&4)

Dan saya kira yang harus kita lakukan sekarang adalah, saya ingin mengatakan bahwa kita ada di medan politik ingatan dan kita harus membangun politik ingatan sendiri. Upaya mengingat Munir adalah upaya membangun politik ingatan sendiri. kekuasaan mencoba menghapuskan Munir dengan cara yang sangat definitif maupun konotatif. Menghilangkan laporan TPF yang sudah ada hasil dan simpulannya. Semua anggota TPF itu tidak mungkin melaporkan karena dia bisa kena pidana, melanggar Keppres, melanggar UU, jadi hanya presiden yang boleh mengumumkan, tapi tidak ada satupun presiden yang mengumumkan. Katanya di Setneg katanya di mana. Munir dihilangkan, maka kita di sini adalah bagian dari politik ingatan itu, kita mencoba membangun politik ingatan kita sendiri. setiap kelompok, setiap rezim, setiap partai bahkan, itu harus membangun politik ingatannya sendiri, dan kita sebagai warga itu harus punya ketahanan politik ingatan, kalau pakai bahasa Lemhanas. Kita harus punya daya tahan untuk mengingat apa yang memang kita ingin ingat. Jangan sampai apa yang kita ingat dan kita lupakan itu dikendalikan oleh orang lain. Itu pentingnya kita sadar memilih apa yang akan kita ingat dan apa yang tidak. Dan kita datang malam ini ke sini adalah sebentuk kesadaran memutuskan apa yang ingin kita ingat dan apa yang tidak ingin kita ingat. Kita datang hari ini, mengingat Munir, mengingat Widji Thukul, dan mengingat yang lain, adalah sebuah praktik membangun daya tahan politik ingatan kita, agar kita secara merdeka memutuskan apa yang ingin kita ingat dan apa yang ingin kita lupakan. Kita melakukannya secara merdeka dan hanya dengan itulah kita bisa lolos dari jebakan-jebakan retorika politik yang sebetulnya sedang mengulang-ulang apa yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan Munir diracun dan Widji Thukul hilang.

 

Kebangkitan (Pers) Nasional

Opini berikut sebelumnya saya kirim ke Harian Kompas dalam momen perayaan Kebangkitan Nasional pada 20 Mei lalu. Namun artikel ini belum dapat dimuat lantaran kesulitan mendapatkan tempat (demikian menurut surel balasan yang dikirimkan kepada saya). Ndak apa, ini percobaan pertama.

 

Apa yang menarik jika kita membicarakan perayaan kebangkitan nasional pada hari ini? Atau peringatan ini sudah menjadi terlalu seremonial dan banal hingga tak lagi menularkan spirit apapun? Setiap tahunnya beragam wacana terus diproduksi, tetapi apa yang terlalu membekas untuk kita ingat?

 

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) terus dirayakan setiap tahun meski kritik dan polemik pernah dilontarkan. Sejarawan dan sosiolog Prof Dr Harsja W Bachtiar, misalnya, menganggap hari lahir Budi Utomo tidak bisa dijadikan dasar Harkitnas sebab ia lebih ditujukan untuk menaikkan taraf hidup orang Jawa dan Madura daripada demi mewujudkan kesatuan Indonesia. Lebih dari itu, Budi Utomo dikenal sebagai organisasi yang bersifat aristokratik dan elit karena hanya beranggotakan kaum terpelajar/priyayi. Organisasi ini juga dicibir lantaran hanya berfokus di sosial, ekonomi, dan kebudayaan, hingga tidak memberikan dampak politik yang konkret.

Meski demikian, Akira Nagazumi dalam buku Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1928 menyatakan, arti penting Budi Utomo di bidang lain sebaiknya tidak diremehkan. Sejarawan Asia Tenggara berkebangsaan Jepang ini menilai Budi Utomo sebagai organisasi yang relatif bebas dari prasangka keagamaan dan kemandekan tradisi, dengan hasrat memajukan kecerdasan, benci terhadap kepatuhan yang membabi buta serta sikap masa bodoh—sebuah perpaduan terbaik dari etos Jawa dan modernisme Belanda (Nagazumi, 1989:257). Maka tidak mengherankan jika Budi Utomo disebut sebagai organisasi yang paling tanggap terhadap politik etis Belanda. Ia secara istimewa mampu menjembatani relasi antara kaum terpelajar Jawa dengan para pejabat kolonial. Pun dengan berdirinya, Budi Utomo menjadi bukti bersatunya kaum muda (Soetomo sendiri berusia 20 tahun ketika Budi Utomo berdiri pada 1908).

Di sisi lain, membicarakan kebangkitan nasional sebaiknya juga mengingatkan kita pada sejarah pers nasional. Ahmad B Adam dalam buku Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Ke-Indonesiaan: 1855-1913 justru menentang anggapan umum bahwa nasionalisme ke-Indonesiaan lahir dari organisasi modern seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Doktor dari University of London ini melacak imaji nasionalisme kebangsaan dari peran pers lokal/pribumi dan penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Pers dianggap memegang peran penting dan sentral dalam menyebarkan sentimen kebangsaan bagi kaum bumiputera. Dikisahkan Adam, pada periode 1860-1880 juga terjadi pergeseran pemaknaan pers: bukan lagi semata sarana komunikasi massa resmi pemerintah, tetapi sarana pertukaran wacana publik. Pers berperan besar dalam mengakomodasi kepentingan publik, termasuk kaum  bumiputera yang tertindas kepentingan pemerintah kolonial.

 

Pers Mahasiswa dan Komersialisasi Pendidikan

Memaknai kebangkitan nasional, bersatunya semangat kaum muda, dan peran pers, saya teringat peristiwa yang belum lama ini kita saksikan bersama. Sebagai sesama mahasiswa, saya dibuat kagum pada aksi demonstrasi ribuan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2 Mei silam. Mereka tumpah ruah di depan Balairung UGM demi mengkritisi kebijakan universitas.

Seperti kita ketahui dalam aksi bertajuk “Pesta Rakyat” tersebut ada tiga poin yang menjadi perhatian dan tuntutan mahasiswa: perihal uang kuliah tunggal (UKT) yang semakin mahal, pembayaran tunjangan kinerja tenaga kependidikan, dan relokasi kantin sosio-humaniora. Mengingat sistem pendidikan tinggi kita saat ini dengan keberadaan Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, rasanya tak muluk menganggap persoalan serupa terjadi di universitas-universitas lain. UU ini mengharuskan semua perguruan tinggi negeri di Indonesia berubah status dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Konsekuensinya, kampus memiliki otonomi dari wilayah akademik hingga pendanaan.

Persoalan otonomi di wilayah pendanaan tak pelak melahirkan masalah baru: komersialisasi pendidikan. Negara perlahan melepaskan tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan dan kampus harus mencari uang sendiri untuk ongkos operasionalisasi. Hal ini berdampak pada semakin mahalnya biaya pendidikan, sistem UKT salah satu buktinya.

Lantas mengapa persoalan komersialisasi pendidikan ini ‘baru’ pecah dalam sebuah aksi demonstrasi di UGM, dan tidak (atau belum) di kampus-kampus lain? Ada sebuah asumsi yang berkelindan dan menarik diamati, yakni keberadaan aktor-aktor yang mampu membagikan keresahan. Aktor tersebut bisa siapa saja: badan eksekutif mahasiswa (BEM), unit kegiatan mahasiswa, lembaga kajian di kampus, pers mahasiswa, dan lain sebagainya. Menyorot secara khusus pers mahasiswa, Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung barangkali bisa disebut bisa disebut aktor utama. Wisnu Prasetya Utomo dalam bukunya Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan menyebutkan, selama periode 2000-2004, setidaknya ada 3 terbitan Balairung yang mengangkat laporan utama tentang komersialisasi pendidikan. Selain laporan utama, ada banyak berita turunan lainnya (meski tidak diulas Wisnu dalam skripsi yang lalu jadi buku tersebut). Sampai saat ini pun, konten-konten di website www.balairungpress.com pun semakin menasbihkan peran mereka sebagai pers mahasiswa yang terus mereproduksi wacana resistensi terhadap komersialisasi pendidikan.

Eko Prasetyo melalui pengantarnya di buku Wisnu agak meragukan perlawanan pada komersialisasi pendidikan yang digaungkan pers mahasiswa. Penulis Trilogi Orang Miskin ini menyebutkan, perlawanan hanya beringsut dari wacana menuju wacana; bentrok tak terjadi dan emosi tidak jadi gumpalan aksi yang keras (Utomo, 2013:xvi). Pecahnya aksi “Pesta Rakyat” UGM membuktikan sebaliknya. Pers (mahasiswa) Balairung telah berperan menjadi media yang mempertukarkan wacana yang melawan narasi besar komersialisasi pendidikan.

Di tengah narasi besar pembangunan, melalui reklamasi laut atau penambangan sumber daya alam yang merebut lahan nelayan dan petani, misalnya, mampukah/maukah pers arus utama kita melakukan hal serupa?

Selamat Hari Kebangkitan Nasional….

Mencari Keseimbangan

IMG-20160221-WA0001

Apa yang saya dapatkan setelah hampir tiga bulan belakangan? Ini pertanyaan yang pertama kali saya ajukan pada diri sendiri pagi ini. Rutinitas hampir tiga bulan belakangan berakhir, tanpa romantisme, atau sesuatu yang bikin saya enggan cepat-cepat bergegas melupakan.

Saya berpikir ulang, barangkali saya salah mengambil langkah atau berekspektasi terlalu tinggi. Nyatanya di pertengahan hingga akhir saya sadar kelimpungan mencari cara menjaga kewarasan. Mungkin justru yang saya pelajari, menerima diri dan mencari keseimbangan. Ibu saya yang orang Jawa selalu mengajarkan, ojo rumangsa bisa tapi bisaa rumangsa. Memang ada saat kita cuma jadi kroco dan di-nol-kan oleh orang yang lebih pengalaman. Saya sungguh belajar rumangsa dan nerima. Nerima karena toh saya sudah dapat kesempatan ini, sementara ada orang lain yang belum. Saya dibenturkan pada keadaan di luar biasanya–keadaan di mana apa yang kita mau biasanya ‘dimudahkan’.

Barangkali belajar mencari keseimbangan adalah pelajaran terbesar yang saya dapatkan. Saya masih ingat kebosanan yang saya ceritakan pada seorang teman. Dia membalas pesan singkat tersebut, “awak ***** emang susah bikin feature-feature ringan.” Saya juga ingat pertanyaan yang disampaikan produser Satu Meja yang duduk di kubikel seberang, “kok kamu tidak di program politik atau talk show?” lantaran dia pernah memergoki saya membaca majalah Tempo dan Jurnal Perempuan. Mungkin dia sesekali juga melirik novel Norwegian Wood atau Lelaki Harimau yang kadang saya letakkan di meja–kebiasaan membawa sebuah buku ke mana-mana.

Nyatanya di tengah pengerjaan–meminjam istilah teman saya–feature-feature ringan tersebut, saya toh berusaha mencari pelarian. Pada akhir pekan saya datang ke acara Belok Kiri Fest (meski cuma dua kali dari keseluruhan rangkaian): saya menonton film A Copy of My Mind sendirian, nonton film Siti ke XXI TIM lantaran di sana yang paling murah, dan menikmati konser Silampukau juga di Teater Kecil TIM. Saya mengobrol hingga dini hari dengan Vany, tak peduli keesokan harinya harus bangun pagi buta demi liputan. Dalam tempo yang sama saya rampung membaca dua novel Eka Kurniawan dan satu novel Haruki Murakami. Saya izin pulang ke Jatinangor demi pemutaran film Perempuan yang barangkali pesertanya kurang dari 50 orang.

Saya sebut itu semua upaya menjaga kewarasan. Di satu sisi saya sungguh mensyukuri aktivitas rutin yang cukup santai selama dua bulan lebih belakangan: bertemu orang-orang yang sungguh baik dan lucu, banyak tertawa, tidak terlalu merepotkan kakak karena setiap pulang malam bisa diantar, dan tidak sering kepanasan di luar ruangan. Namun saya amat merasa ada yang hilang. Saya rindu diskusi dan perdebatan, kopi yang dinikmati sambil mengobrol sampai dini hari, membicarakan idealisme dan mimpi-mimpi sampai tiba pagi. Dalam rutinitas belakangan ini, saya kadang jengah mendengar bigot-bigot mencerca LGBT dengan moralisme dan rasa jijik mereka, dengan mengatakan toh lesbian atau gay pada akhirnya akan tetap mencari lubang! Tapi saya bisa apa? Juga ketika ada yang mengkritik penampilan saya yang kelewat santai dengan menunjuk pada seorang perempuan pebalet: “cewek tuh harusnya kayak gitu.” Saya berang tapi bisa apa? Apa ndak percuma berusaha menjelaskan kalau pikirannya itu termakan konstruksi budaya dalam memandang perempuan dan bahwa perempuan harusnya punya otoritas tubuh. Apa ndak percuma menjlentrehkan itu pada orang tua yang sudah merasa berpengalaman tapi toh ternyata bebal. Maaf saya kesal.

Saya senang bercanda dan tertawa, hidup saya jadinya ringan dan tidak serius-serius amat. Namun ternyata saya memang suka yang serius. Saya kadang iri pada orang yang dikenal karena kocak dan santai. Tapi bukankah kelahiran memang membawa takdirnya sendiri-sendiri dan saya ditakdirkan untuk serius kalau toh bukan sok serius.
Saya butuh menjaga kewarasan, butuh melihat lebih banyak dari sekedar komunitas A gemar melakukan ini bersama teman-temannya jadi selain berolahraga juga bikin sehat karena senang kumpul-kumpul, saya butuh lebih dalam dari sekedar menemukan di tempat X dulu pernah jadi pangkalan perang dan ada peninggalan berharga yang kini banyak diperjualbelikan atau dulu leluhur Y datang dengan kapal atau pantai di pulai Z sungguh indah namun belum terjamah wisatawan. Kalau kata teman saya yang lain, kita orang butuh mempertahankan empati, bukan cuma pion perusahaan yang duduk manis di balik meja dapat gaji banyak terus bisa ngegym di tempat mahal atau mabok di bar tiap akhir pekan juga pakai baju bagus wangi dan berias diri tiap saat.

Saya menemukan sesuatu yang paradoksal dengan keyakinan diri sendiri, tapi saya jalani selama hampir tiga bulan. Akhirnya, sekarang izinkanlah saya meyakini satu ayat dari surat Paulus yang ditulis buat jemaat di Korintus.
“…yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.” -2 Korintus 5:17

Berjumpa Waktu

1458551588383

Yak, dan akhirnya tiba juga saatnya. Prodaksyen Production mendapat kesempatan memutarkan film yang dulu sempat tertunda. Kalau boleh jujur, itu harapan yang sudah agak terlupakan.

Ah, tapi bukankah seperti Pengkhotbah pasal 3 selalu menekankan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya percaya hal ini kadang dengan keyakinan yang naif.

Film yang kami buat akan diputarkan bersama Departemen Susastra dan Kajian Budaya FIB Unpad. Belakangan, saya memang berusaha menjalin interaksi dengan pegiat dan pakar yang ada di sana. Dimulai dari Dija, hehe.

Dija akan berbicara dalam acara tersebut. Dia meminta saya untuk bersama atau menggantikan dia. Dia bilang, khawatir ada pertanyaan aneh-aneh yang dilontarkan oleh peserta yang hadir nanti. Buat saya tidak masalah siapa yang akan berbicara, mau saya atau dia. Saya pun yakin seorang Dija akan bisa menjawab itu semua: dia adalah rekan intelektual saya. Teman yang banyak memberi referensi pun sangat jarang melibatkan perasaannya sendiri dalam banyak polemik.

Buat saya pribadi, ini lebih pada momen mendengar kritik. Saya ingin membuka diri selebar-lebarnya pada kritik yang mungkin terlontar. Saya ingin belajar mengikis ego dan pretensi mendapat puja puji. Saya ingin dikritik, saya ingin dikasih masukan, saya ingin naik kelas.

Pun, ini adalah momen persentuhan saya dengan mereka, orang-orang yang sudah lebih dulu bergelut di dunia yang ingin saya hidupi.

Sampai jumpa nanti.